SuaraSulsel.id - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, sejumlah lembaga pemantau dan pengawas mulai bermunculan. Salah satunya, Lembaga Pemerhati Pilkada Sulsel (LPPS).
LPPS akan mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan potensi kecurangan pada gelaran pilkada serentak 2020 di Sulsel.
Tujuannya, untuk memantau gerak-gerik ASN atau pejabat pemerintah pada setiap tahapan Pilkada. Terutama di Makassar yang ramai diduga ada mobilisasi ASN.
“Kami telah mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Pemerhati Pilkada Sulsel yang akan menjaga kenetralan Sulsel. Utamanya Makassar dalam pilkada,” kata Syamsu Rijal, Ketua LPPS, dalam pernyataan resminya kepada terkini.id--jaringan suara.com, Kamis (26/11/2020).
Baca Juga: Selesai Sortir, KPU Bantul Temukan Ribuan Surat Suara Rusak
Syamsu Rijal didampingi sejumlah koordinator kecamatan di Makassar menekankan, agar ASN tetap menjaga netralitasnya sepanjang gelaran pilkada berlangsung.
“Kami mengimbau kepada ASN, lurah, camat, agar tidak terlibat dalam politik praktis, money politic, atau apa pun itu. Karena telinga dan mata kami berada di mana-mana dan kami siap melaporkan, memenjarakan,” tegas Syamsu Rijal.
Khusus di Kota Makassar, belakangan ini memang santer terdengar ASN tidak netral. Bahkan terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.
Misalnya beredar rekaman suara mirip suara oknum sekcam, rekaman suara oknum camat, hingga video sejumlah oknum ASN yang memfitnah salah satu kandidat.
Syamsu Rijal pun mengingatkan dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga agar Pilkada Makassar berjalan, aman, lancar, dan damai.
Baca Juga: Pilkada Purbalingga: Paslon Tiwi-Dono akan Laporkan Oji-Jeni ke Bawaslu
“Jangan ada keperpihakan. Tetap netral. Semoga Pilkada Makassar bisa berjalan lancar dan mari kita sama-sama jaga Makassar tetap damai,” ucapnya.
Selain deklarasi, LPPS menggelar bagi-bagi masker di fly over Jalan AP Pettarani. Kegiatan serupa kemudian berlanjut Kantor Wali Kota Makassar. Juga penyampaian imbauan sampai ke kantor kecamatan dan kelurahan.
Sebelumnya, lembaga serupa bernama Institut Kausa Demokrasi Indonesia (IKDI) sudah lebih dahulu terbentuk. Mereka juga berfokus dalam memantau proses demokrasi yang sedang berlangsung di Kota Makassar.
Berita Terkait
-
Tak Netral di Pilkada 2024, 3 Pejabat Pemkab Banggai Resmi Tersangka
-
Prabowo Bikin Surat Edaran Ajak Warga Jakarta Pilih RK-Suswono, Timses: Itu Sudah Lama Bukan Dibuat Hari
-
Bijak Pilkada Luncurkan Website, Bantu Gen-Z yang Masih Bingung Tentukan Pilihan
-
Masa Tenang Pilgub Banten Terusik, Airin-Ade Dituduh Bagi-bagi Uang
-
Prabowo Tak Bisa Gunakan Hak Politik di Jakarta Meski Dukung RK-Suswono, Gibran Nyoblos di Solo
Terpopuler
- Raffi Ahmad Ungkap Tragedi yang Dialami Ariel NOAH, Warganet: Masih dalam Lindungan Allah
- Seharga Raize tapi Mesin Sekelas Innova: Yuk Simak Pesona Toyota Frontlander
- Eliano Reijnders Ungkap Rencana Masa Depannya, Berniat Susul Tijjani Reijnders
- Bayern Munchen Pampang Foto Nathan Tjoe-A-On, Pindah ke Bundesliga Jerman?
- Crazy Rich Kalimantan, Begini Mewah dan Mahalnya Kado Istri Haji Isam untuk Ulang Tahun Azura
Pilihan
-
Viral Pertamax Dituding Jadi Biang Rusaknya Fuel Pump Mobil, ITB Sampai Dipanggil
-
MR.DIY Mau Melantai Bursa di BEI, Ini Harga Saham dan Jadwal IPO
-
Diskusi OIKN dan BPK RI: Pembangunan IKN Harus Berlanjut dengan Tata Kelola yang Baik
-
1.266 Personel Diterjunkan, Polres Bontang Pastikan Keamanan di 277 TPS
-
Masa Tenang, Tim Gabungan Samarinda Fokus Bersihkan Alat Peraga Kampanye
Terkini
-
Terungkap! Sanksi Dosen Pelaku Pelecehan Seksual di Unhas Tidak Berat
-
Daftar Pemain PSM Makassar Dipanggil PSSI untuk Piala AFF 2024
-
Kinerja Cemerlang BRI: Sunarso Dedikasikan Penghargaan The Best CEO untuk Insan BRILiaN
-
Lari Bareng di Bali Bisa Borong Hadiah Ratusan Juta
-
KPR BRI Property Expo 2024 Goes to Ciputra Surabaya, Banyak Hadiah dan Hiburan Menarik