Tutup Jalan Saat Pernikahan Anak Rektor UNM, Polisi Ini Dijatuhi Sanksi

SuaraSulsel.id - Laporan kasus penutupan Jalan Bonto Langkasa saat pernikahan anak Rektor Universitas Negeri Makassar (UNM) akhirnya diputuskan Ombudsman RI.

Setelah enam bulan melakukan pemeriksaan, Ombudsman RI Perwakilan Sulsel menyimpulkan terjadi maladministrasi. Atas pemberian izin penutupan Jalan Andi Djemma Makassar selama dua hari. Pada tangal 6-7 Februari 2020 oleh Kapolrestabes Makassar.

Asisten Ombudsman Sulsel, Muslimin B. Putra mengatakan, Ombudsman telah menyerahkan tindakan korektif. Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman diterima Kapolrestabes Kombes Pol. Yudhiawan Wibisono.

"Ada tiga tindakan korektif yang disarankan kepada Kapolrestabes Makassar," ungkap Muslimin, dikutip dari Website Ombudsman, Rabu (25/11/2020).

Pertama, agar melakukan evaluasi dan memberikan sanksi terhadap petugas yang bertanggung jawab. Dalam melakukan proses perizinan pada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, agar segera membuat standar layanan tentang pemberian izin penggunaan jalan maupun izin lainnya, yang diterbitkan pada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Ketiga, agar semua yang mengakses produk layanan pada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar membedakan persyaratan bagi masyarakat pengguna berdasarkan kepentingan pribadi dengan masyarakat pengguna berdasarkan kepentingan institusi.

Melalui surat Nomor : B/242/X/HUK.7/2020/Lantas, tanggal 19 November 2020, Kasat Lantas Polrestabes Makassar menyampaikan bahwa tindakan korektif dari Ombudsman Sulsel telah dilaksanakan.

Pertama, memberi sanksi berupa teguran tertulis kepada Kaurmintu Satlantas Polrestabes Makassar karena kurang teliti dalam proses pemberian izin penggunaan jalan yang diajukan oleh pemohon.

Baca Juga: Millen Cyrus Ditahan di Sel Khusus sampai Ada Surat dari Pengadilan

Kedua, membuat standar pelayanan pada semua produk perizinan yang dikeluarkan oleh Satlantas Polrestabes Makassar dengan mempedomani Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan. Agar mengajukan surat izin 14 hari sebelum hari H pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, senantiasa untuk dipedomani dan dibedakan dalam pemberian layanan kepada masyarakat antara keperluan instansi dan akses keperluan pribadi. Dalam proses pemberian izin yang dikeluarkan Satlantas Polrestabes Makassar.

Warga Melapor ke Ombudsman RI

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan (Sulsel) menindaklanjuti keluhan warga Makassar yang melaporkan penutupan jalan umum di Jalan Bonto Langkasa Kota Makassar dan sekitarnya. Akibat rangkaian acara pernikahan anak Rektor UNM, pada tanggal 6 Februari 2020.

Warga masyarakat mendatangi kantor Ombudsman Sulsel pada 7 Februari untuk mengadukan Kapolrestabes Makassar.

Ombudsman Sulsel kemudian melakukan pemeriksaan dokumen pelapor dan pemeriksaan terlapor serta pemeriksaan lapangan ke Kantor Satlantas Polrestabes Makassar, pada hari Kamis, 6 Agustus 2020.

Saat pemeriksaan lapangan, Tim Ombudsman diterima langsung Kasat Lantas dan Kaur Binops Satlantas Polrestabes Makassar.