SuaraSulsel.id - Desakan untuk menunda Pilkada 2020 di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19 terus bermunculan dari berbagai pihak.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, banyak menerima masukan dari berbagai kalangan terkait pelaksanaan pilkada.
"Saya kira kita bisa melihat beberapa hari ini banyak pendapat dan masukan dari berbagai tokoh. Terutama dalam menghadapi Pilkada ini," kata Nurdin Abdullah pada Rakor Pilkada 2020 di Hotel Claro, Senin (21/9/2020).
Apakah penundaan akan dilakukan di Sulsel?, Nurdin Abdullah mengatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga: KAMI Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020: Jokowi Bisa Ingkar Janji
"Itu semua kebijakan ada di pemerintah pusat, kita tinggal menunggu," katanya.
Selama belum ada penegasan dari pemerintah pusat, maka tetap pemerintah daerah akan mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan jadwal pada 9 Desember 2020.
Rapat Koordinasi Pilkada 2020 di Sulsel membahas tiga poin utama. Pertama, menyikapi penyelenggaraan Pilkada usai tahap pendaftaran pasangan calon. Kedua, ketertiban dan keamanan di masa pandemi. Serta ketiga, pemulihan ekonomi.
"Kita berkumpul menyikapi kemarin penyelenggaraan tahapan Pilkada itu pendaftaran. Tentu kita harus menyamakan persepsi, apalagi menghadapi pandemi Covid-19, yang saat ini kelihatannya tren naik setelah tahapan Pilkada dimulai," kata Nurdin.
Menurut Nurdin, ini penting agar tidak terjadi klaster Pilkada. "Dan kita berharap tidak ada klaster baru. Yaitu klaster Pilkada," imbuhnya.
Baca Juga: Setelah Balon di Sumsel, Kini Komisioner KPUD Positif Covid 19
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah menekan kasus Covid-19. Para paslon juga ditekankan untuk semakin menyadari bahwa protokol kesehatan menjadi sangat penting pada Pilkada di masa pandemi ini.
Tahapan Pilkada ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya penularan. Sehingga diharapkan paslon juga berperan mengendalikan penyebaran.
"Kita berharap semua paslon melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi mereka harus menyiapkan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, jaga jarak pada pertemuan, dan dibatasi sesuai dengan ketentuan," katanya.
Berita Terkait
-
Pilkada 2024: Pemerintah Pertimbangkan 27 November Jadi Libur Nasional
-
Pilkada Serentak Kian Dekat, Kemendagri Dorong Seluruh Pekerja Ad Hoc Terlindungi Jamsos
-
Cek DPT Pilkada 2024 Secara Online, Ini Langkah Mudahnya
-
3 Warna Surat Suara Pilkada 2024, Jangan Sampai Salah Coblos!
-
Cara Pindah Memilih di Pilkada 2024, Lengkap dengan Syarat dan Prosedurnya
Tag
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
-
Pegawai Komdigi Manfaatkan Alat AIS Rp250 M untuk Lindungi Judol, Roy Suryo Duga Ada Menteri Ikut 'Bermain'
Terkini
-
Modus Licik Pengusaha Skincare Makassar Lolos BPOM, Kini Terancam UU Pencucian Uang
-
Sudah Pamer Hasil Lab, Skincare Fenny Frans dkk Malah Dinyatakan Berbahaya Oleh Polda Sulsel
-
Ditangkap di Makassar! Remaja Penikam ODGJ di Pangkep Tak Berkutik
-
Dewan Pers Apresiasi Komitmen BRI Tingkatkan Kompetensi Jurnalis
-
Praktik Prostitusi Online di Pangkep Terbongkar