SuaraSulsel.id - Desakan untuk menunda Pilkada 2020 di tengah pandemi Virus Corona atau Covid-19 terus bermunculan dari berbagai pihak.
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, banyak menerima masukan dari berbagai kalangan terkait pelaksanaan pilkada.
"Saya kira kita bisa melihat beberapa hari ini banyak pendapat dan masukan dari berbagai tokoh. Terutama dalam menghadapi Pilkada ini," kata Nurdin Abdullah pada Rakor Pilkada 2020 di Hotel Claro, Senin (21/9/2020).
Apakah penundaan akan dilakukan di Sulsel?, Nurdin Abdullah mengatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
"Itu semua kebijakan ada di pemerintah pusat, kita tinggal menunggu," katanya.
Selama belum ada penegasan dari pemerintah pusat, maka tetap pemerintah daerah akan mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada sesuai dengan jadwal pada 9 Desember 2020.
Rapat Koordinasi Pilkada 2020 di Sulsel membahas tiga poin utama. Pertama, menyikapi penyelenggaraan Pilkada usai tahap pendaftaran pasangan calon. Kedua, ketertiban dan keamanan di masa pandemi. Serta ketiga, pemulihan ekonomi.
"Kita berkumpul menyikapi kemarin penyelenggaraan tahapan Pilkada itu pendaftaran. Tentu kita harus menyamakan persepsi, apalagi menghadapi pandemi Covid-19, yang saat ini kelihatannya tren naik setelah tahapan Pilkada dimulai," kata Nurdin.
Menurut Nurdin, ini penting agar tidak terjadi klaster Pilkada. "Dan kita berharap tidak ada klaster baru. Yaitu klaster Pilkada," imbuhnya.
Baca Juga: KAMI Desak Pemerintah Tunda Pilkada 2020: Jokowi Bisa Ingkar Janji
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah menekan kasus Covid-19. Para paslon juga ditekankan untuk semakin menyadari bahwa protokol kesehatan menjadi sangat penting pada Pilkada di masa pandemi ini.
Tahapan Pilkada ini juga bisa menjadi pemicu terjadinya penularan. Sehingga diharapkan paslon juga berperan mengendalikan penyebaran.
"Kita berharap semua paslon melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi mereka harus menyiapkan masker, hand sanitizer, tempat cuci tangan, jaga jarak pada pertemuan, dan dibatasi sesuai dengan ketentuan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- HP Murah Tapi Bagus HP Apa? Ini 9 Rekomendasi Terbaik Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
Terkini
-
Dukungan Ganda Musda Golkar Sulsel, Nasib Appi dan IAS Ditentukan Hakim Pengadilan?
-
Kontribusi Pajak BRI Terus Menguat, Dukung Penerimaan Negara dan Pembangunan di Bawah Danantara
-
Pansus Hak Angket Curiga Bupati Gowa Sudah Siapkan Skenario Walk Out
-
Bupati Gowa Tinggalkan Sidang Pansus Hak Angket DPRD Karena Masalah Ini
-
8 Mitra Pilihan Danantara untuk Proyek PSEL Tahap 2