SuaraSulsel.id - Aliansi Rakyat dan Aktivis Sukabumi Raya (ARASY) mendesak Kementerian Agama Republik Indonesia mencabut kebijakan sertifikasi da'i. Mereka juga menuntut agar Menteri Agama Fachrul Razi diganti.
Tuntutan ini disampaikan ARASY saat melakukan audiensi dengan Kantor Kementerian Agama Sukabumi, Jumat (11/9/2020). Dalam pertemuan, ada lima pernyataan sikap yang disampaikan ARASY.
Tuntutan pertama, meminta Menteri Agama RI Fachrul Razi dicopot dari jabatannya.
Ketua ARASY, Budi Lesmana menilai Fachrul Razi kerap melahirkan kegaduhan. Sehingga menggerus kepercayaan publik terhadap Kemenag RI.
Budi juga yang juga Ketua Bang Japar Indonesia (BJI) Presidium Daerah (Presda) Sukabumi Raya menyatakan, pernyataan-pernyataan Menteri Agama yang asal bunyi, tidak produktif dan cenderung menyepelekan syariat Islam. Dengan tegas Budi meminta Menteri Agama dipecat.
"Menuntut Menteri Agama dipecat," Ujar Budi Lesmana, dilansir Sukabumiupdate --jaringan Suara.com.
Kedua lanjut Budi, pihaknya meminta pemerintah berhenti melakukan kriminalisasi syariat Islam, ketiga setop sertifikasi mubaligh/da'i.
Keempat menghentikan narasi yang menyudutkan Islam dan terakhir membersihkan Kementerian Agama RI dari anasir sekulerisme, liberalisme, komunisme, syiah, dan segala berbau anti Islam.
Budi mengatakan, pihaknya akan melakukan aksi massa di Islamic Center Kota Sukabumi pada Selasa mendatang.
Baca Juga: Tengku Ditantang Jangan Cuma Bisa Teriak PKI, Tapi Berikan Buktinya
Aksi itu, kata Budi, akan dihadiri Kemenag Kota dan Kabupaten Sukabumi, kemudian dari unsur MUI dan DPRD Kota Sukabumi.
"Hari ini kita hanya mengikuti dan menjelaskan kepada Kawan-kawan, bahwa hari ini aksi tidak bisa dilaksanakan, lihat kondisi dan lokasi yang sangat tidak memungkinkan, sehingga kita rencana akan menggelar aksi hari selasa pagi," tandasnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Kemenag Kota Sukabumi Abas Resmana mengatakan, pihaknya sangat menerima apa yang menjadi tuntutan ARASY.
"Merespon dari apa yang sedang berkembang sudah menjadi hak publik, tentu saya tidak bisa memberikan penilaian apapun, hanya saya sebagai klien umat ya harus bisa mendengar, bagaimana langkah selanjutnya tentunya sesuai kewenangan saya untuk melaporkan kepada pimpinan," ujar Abas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Dibuntuti dari Sidrap, Tiga Bandar Narkoba Ditangkap di Maros
-
Kabar Baik! 800 Guru PPPK Paruh Waktu Sulsel Akan Beralih Status
-
Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan
-
5 Hotel di Sekitar Stasiun Bandung yang Tawarkan Early Check In Supaya Turun Kereta Langsung Rebahan
-
5 Destinasi Wisata Sekitar Medan yang Wajib Masuk Daftar Liburan Anda Bersama Anak