SuaraSulsel.id - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Priyono menyampaikan, BPK membawa tim untuk memeriksa penggunaan anggaran Covid-19 di Sulsel.
Covid-19 ini, kata dia, merupakan musibah yang berdampak secara global. "Bencana ini berpengaruh pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi ini berdampak pada sektor ekonomi dan sosial," pungkasnya.
Olehnya itu, dalam menanggulangi hal ini, pemerintah melakukan upaya maupun tindakan dalam meminimalkan, mencegah, dan mengurangi dampak Covid-19.
BPK sebagaimana visi-misi dalam mendorong keuangan daerah lebih bertanggung jawab. Melalui pemeriksaan. Untuk ikut mengawal pengelolaan anggaran. Agar betul-betul dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.
"Untuk melindungi bangsa dan memajukan umum, serta mencapai keberhasilan yang baik sesuai tujuan dan harapan," katanya, Kamis (10/9/2020).
Pemeriksaan anggaran refocusing Covid-19 ini, kata dia, dilakukan secara nasional. Dengan sampel 99 pemerintah daerah. Terdiri dari 34 Provinsi dan 65 Kabupaten/Kota.
Untuk Sulsel, kata Wahyu, dilakukan pemeriksaan kepatuhan. Dengan tujuan tertentu, refocusing tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 dan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi diantaranya menilai pengalokasian, penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran.
Selain Pemprov Sulsel, ada dua Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.
Baca Juga: Kisah Beoncy, Dokter Transgender Pertama di Garda Terdepan COVID-19
Dengan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19. Dengan menilai integritas pemerintah dalam menangani bidang kesehatan.
"Bagaimana penanganan Covid-19," jelasnya.
Wahyu berharap bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam memperlancar pemeriksaan. Berhasil dengan baik dan sesuai waktu.
"Mohon dukungannya Pak Wagub dan juga Pak Gubernur," katanya.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK. Termasuk dalam kelengkapan dokumen yang akan dibutuhkan BPK.
"Memberikan data yang diminta. Supaya sesuai apa yang diharapkan," ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 5 Rekomendasi Parfum Lokal yang Wanginya Segar seperti Malaikat Subuh
- 67 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 April 2026: Sikat Item Undersea, Evo Draco, dan AK47
Pilihan
-
Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar
-
CFD Ampera Bikin Macet, Akademisi: Ada yang Salah dari Cara Kota Diatur
-
Polisi: Begal Petugas Damkar Tertangkap Saat Pesta Narkoba Didampingi Wanita di Pluit
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
Terkini
-
Masuk Kategori Cukup Bebas, Sulsel Jadi Sorotan dalam Rakor Kemerdekaan Pers di Makassar
-
Tanpa Antre di Saudi! Jemaah Haji Embarkasi Makassar Kini Bisa Langsung ke Hotel
-
Andi Sudirman Canangkan Kota Parepare Pusat Pertumbuhan Baru Sulsel
-
Wow! Hampir 50 Persen Penduduk Sulsel Masuk Kategori Penerima Bansos
-
Proyek PSEL Makassar Rp3 Triliun Terancam Gagal, Investor Ancam Bawa ke Arbitrase Internasional