BPK Akan Periksa Penggunaan Anggaran Covid-19 di Sulawesi Selatan

SuaraSulsel.id - Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Wahyu Priyono menyampaikan, BPK membawa tim untuk memeriksa penggunaan anggaran Covid-19 di Sulsel.

Covid-19 ini, kata dia, merupakan musibah yang berdampak secara global. "Bencana ini berpengaruh pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pandemi ini berdampak pada sektor ekonomi dan sosial," pungkasnya.

Olehnya itu, dalam menanggulangi hal ini, pemerintah melakukan upaya maupun tindakan dalam meminimalkan, mencegah, dan mengurangi dampak Covid-19.

BPK sebagaimana visi-misi dalam mendorong keuangan daerah lebih bertanggung jawab. Melalui pemeriksaan. Untuk ikut mengawal pengelolaan anggaran. Agar betul-betul dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19.

"Untuk melindungi bangsa dan memajukan umum, serta mencapai keberhasilan yang baik sesuai tujuan dan harapan," katanya, Kamis (10/9/2020).

Pemeriksaan anggaran refocusing Covid-19 ini, kata dia, dilakukan secara nasional. Dengan sampel 99 pemerintah daerah. Terdiri dari 34 Provinsi dan 65 Kabupaten/Kota.

Untuk Sulsel, kata Wahyu, dilakukan pemeriksaan kepatuhan. Dengan tujuan tertentu, refocusing tahun anggaran 2020 untuk penanganan Covid-19 dan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, meliputi diantaranya menilai pengalokasian, penganggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Selain Pemprov Sulsel, ada dua Kabupaten yang menjadi sampel pemeriksaan, yakni Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros.

Baca Juga: Kisah Beoncy, Dokter Transgender Pertama di Garda Terdepan COVID-19

Dengan pemeriksaan kinerja bidang kesehatan penanganan Covid-19. Dengan menilai integritas pemerintah dalam menangani bidang kesehatan.

"Bagaimana penanganan Covid-19," jelasnya.

Wahyu berharap bisa bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dalam memperlancar pemeriksaan. Berhasil dengan baik dan sesuai waktu.

"Mohon dukungannya Pak Wagub dan juga Pak Gubernur," katanya.

Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) tetap menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan BPK. Termasuk dalam kelengkapan dokumen yang akan dibutuhkan BPK.

"Memberikan data yang diminta. Supaya sesuai apa yang diharapkan," ujarnya.