Viral Bupati Faida, Pilkada Makassar Butuh Rp 80 Miliar untuk Menang

SuaraSulsel.id - Pernyataan Bupati Jember Faida, membuat heboh media sosial. Dalam video yang beredar, Bupati Faida mengeluhkan mahalnya mendapatkan surat rekomendasi partai politik.

Faida menyinggung soal uang miliaran rupiah yang dibutuhkan supaya mendapatkan surat rekomendasi partai sebagai calon kepala daerah di pilkada.

Dilansir dari Beritajatim.com, pernyataannya Faida diungkapkan saat menjadi pembicara dalam webinar. Dengan topik perempuan sebagai kepala daerah, di Pendopo Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 25 Agustus 2020.

Saat itu, Faida tampil bersama Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.

Baca Juga: Kembangkan Ekowisata, Warga Lepas Anak Penyu di Pantai Lowita

Faida mendapat kesempatan menjawab pertanyaan soal kesiapannya sebagai calon bupati independen.

“Saya sejatinya tidak merancang untuk maju secara independen, apalagi saya incumbent. Namun seperti biasa dinamika perebutan rekom, perjuangan untuk mendapatkan rekom, meskipun kita pernah berkontribusi kepada partai, kepada peningkatan suara, itu tidak otomatis lalu kita mendapatkan rekom kembali,” katanya.

“Tetapi bagi saya, apapun yang penting kita tidak boleh berpisah dengan rakyat. Selama kita diingini rakyat, mendapat rekom atau tidak dari partai, kebersamaan itu akan menguatkan dalam pembangunan ke depan,” sambung Faida.

“Kalau pengalaman (pilkada Jember) 2015, saya mendapatkan rekom dari partai tanpa mahar, itu memang terjadi. Dan saya tidak membayar rekom tersebut, baik dari PDI Perjuangan maupun dari Nasdem. Namun pada periode kedua ini belum ada rekom yang turun sampai hari ini di Kabupaten Jember,” ujarnya lagi.

“Namun alhamdulillah (saya) bisa mendapatkan rekom rakyat dan berhasil lolos dari verifikasi faktual KPU. Dan alhamdulillah tidak ada satu suara pun yang kami beli dari rakyat. Karena kepercayaan rakyat ini yang membuat saya merasa layaklah berjuang pada lima tahun ke depan. Karena rakyat memberi kepercayaan,” kata Faida.

Baca Juga: Fakta Oknum Kemenhub Kurir Narkoba di Bandara Hang Nadim, Dibayar Rp40 Juta

“Dari 121 ribu suara minimal yang dipersyaratkan dari KPU, dalam sepuluh hari, relawan kami berhasil mengumpulkan 250 ribu suara, dan kami hanya sempat memasukkan dalam Silon (Sistem Informasi Pencalonan) KPU (sebanyak) 180 ribu (dukungan),” lanjut dia.

Faida memastikan bahwa semua dukungan yang diperoleh melalui jalur independen tidak ada yang dibayar.

“Dan untuk itu saya pastikan, kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata Rp 6 juta, kalau toh ada insentif dan lain-lainnya, dengan biaya yang puluhan miliar itu, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus,” ungkap Faida.

Pilkada Makassar Butuh Rp 80 Miliar

Sebelum pernyataan Bupati Faida viral, di Kota Makassar juga pernah diungkap biaya yang super mahal. Jika calon kepala daerah ingin menang pilkada.

Tokoh masyarakat yang juga anggota partai Rusdin Abdullah mengungkapkan, untuk maju di Pilwalkot Makassar harus menyiapkan uang sebesar Rp 80 miliar.

“Saya kumpul-kumpul dulu uang. Kalau sudah cukup minimal Rp80 miliar, baru saya maju di Pilwalkot,” ujar Rudal, di kediaman Ketua DPRD Sulsel Moh Roem, di Jalan Jendral Sudirman Makassar, Senin 13 Mei 2019.

Bendahara DPD I Golkar Sulsel ini menyarankan, jika Bakal Calon Wali Kota Makassar tidak menyiapkan Rp 80 miliar, sebaiknya tidak usah maju di Pilwalkot.

“Kalau tidak ada uangmu minimal Rp80 miliar, Sebaiknya janganmi maju di Pilwalkot. Lebih baik pulang moko tidur. Cerita mati kalau dia bisa terpilih kalau tidak ada uangmu minimal Rp 80 miliar atau setara dengan anggaran KPU,” kata Rudal kepada terkini.id—jaringan suara.com.