SuaraSulsel.id - Pernyataan Bupati Jember Faida, membuat heboh media sosial. Dalam video yang beredar, Bupati Faida mengeluhkan mahalnya mendapatkan surat rekomendasi partai politik.
Faida menyinggung soal uang miliaran rupiah yang dibutuhkan supaya mendapatkan surat rekomendasi partai sebagai calon kepala daerah di pilkada.
Dilansir dari Beritajatim.com, pernyataannya Faida diungkapkan saat menjadi pembicara dalam webinar. Dengan topik perempuan sebagai kepala daerah, di Pendopo Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 25 Agustus 2020.
Saat itu, Faida tampil bersama Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
Faida mendapat kesempatan menjawab pertanyaan soal kesiapannya sebagai calon bupati independen.
“Saya sejatinya tidak merancang untuk maju secara independen, apalagi saya incumbent. Namun seperti biasa dinamika perebutan rekom, perjuangan untuk mendapatkan rekom, meskipun kita pernah berkontribusi kepada partai, kepada peningkatan suara, itu tidak otomatis lalu kita mendapatkan rekom kembali,” katanya.
“Tetapi bagi saya, apapun yang penting kita tidak boleh berpisah dengan rakyat. Selama kita diingini rakyat, mendapat rekom atau tidak dari partai, kebersamaan itu akan menguatkan dalam pembangunan ke depan,” sambung Faida.
“Kalau pengalaman (pilkada Jember) 2015, saya mendapatkan rekom dari partai tanpa mahar, itu memang terjadi. Dan saya tidak membayar rekom tersebut, baik dari PDI Perjuangan maupun dari Nasdem. Namun pada periode kedua ini belum ada rekom yang turun sampai hari ini di Kabupaten Jember,” ujarnya lagi.
“Namun alhamdulillah (saya) bisa mendapatkan rekom rakyat dan berhasil lolos dari verifikasi faktual KPU. Dan alhamdulillah tidak ada satu suara pun yang kami beli dari rakyat. Karena kepercayaan rakyat ini yang membuat saya merasa layaklah berjuang pada lima tahun ke depan. Karena rakyat memberi kepercayaan,” kata Faida.
Baca Juga: Kembangkan Ekowisata, Warga Lepas Anak Penyu di Pantai Lowita
“Dari 121 ribu suara minimal yang dipersyaratkan dari KPU, dalam sepuluh hari, relawan kami berhasil mengumpulkan 250 ribu suara, dan kami hanya sempat memasukkan dalam Silon (Sistem Informasi Pencalonan) KPU (sebanyak) 180 ribu (dukungan),” lanjut dia.
Faida memastikan bahwa semua dukungan yang diperoleh melalui jalur independen tidak ada yang dibayar.
“Dan untuk itu saya pastikan, kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata Rp 6 juta, kalau toh ada insentif dan lain-lainnya, dengan biaya yang puluhan miliar itu, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus,” ungkap Faida.
Pilkada Makassar Butuh Rp 80 Miliar
Sebelum pernyataan Bupati Faida viral, di Kota Makassar juga pernah diungkap biaya yang super mahal. Jika calon kepala daerah ingin menang pilkada.
Tokoh masyarakat yang juga anggota partai Rusdin Abdullah mengungkapkan, untuk maju di Pilwalkot Makassar harus menyiapkan uang sebesar Rp 80 miliar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
53 Jemaah Umrah Tertahan di Bandara Sultan Hasanuddin Akibat Serangan di Arab Saudi
-
Penyelundupan Kuda Laut Kering Tujuan Kendari Terbongkar
-
Syahrir: Penutupan Ekspor Benih Lobster Tak Cukup Hentikan Penyelundupan
-
Bandara Riyadh Diserang, Bagaimana Nasib Jemaah Umrah asal Makassar?
-
Menko Dudung Perintahkan Penangkapan Pemodal Penyelundupan Benih Lobster