- Polda Sulsel menghentikan penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap dua kakak beradik oleh ayah kandungnya pada Agustus 2026.
- Koalisi Advokasi menyurati Presiden hingga Komisi III DPR RI karena menilai penyidik mengabaikan berbagai alat bukti yang sah.
- Tim pendamping korban mendesak Polda Sulsel agar membuka kembali perkara tersebut demi memberikan keadilan bagi kedua korban.
"Ini yang membuat kami merasa sangat sedih, kesal, dan sakit hati. Ada kondisi anak-anak kita yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi tidak mendapatkan keadilan," ucapnya.
Dua Laporan Perkara Dihentikan Polda Sulsel
Anggota LBH Apik, Siti Nurfaidah Said menjelaskan penanganan kasus ini melibatkan dua laporan polisi yang berbeda.
Awalnya, dugaan kekerasan seksual terhadap salah satu korban dilaporkan ke Polres Gowa pada 2025. Namun, dalam perjalanannya, laporan tersebut sempat dicabut oleh ibu korban.
Baca Juga:Kasus Dugaan Ayah Cabuli Dua Anak di Gowa Di-SP3, Korban Alami Trauma Berat
Pencabutan laporan itu disebut terjadi di tengah persoalan hubungan yang tidak seimbang antara ibu dan ayah korban karena faktor ekonomi. Terduga pelaku juga disebut mengadukan ibu korban atas dugaan pencurian dalam keluarga.
Perkara yang ditangani di Polres Gowa kemudian berlanjut ke proses praperadilan di Pengadilan Negeri Gowa hingga penanganannya dihentikan.
Tidak puas dengan perkembangan tersebut, korban kemudian kembali menempuh jalur hukum dengan pendampingan tim advokasi.
Laporan selanjutnya diajukan ke Polda Sulsel.
Siti menjelaskan terdapat dua laporan polisi yang berjalan di Polda Sulsel. Masing-masing berkaitan dengan dugaan kekerasan seksual yang dialami kakak korban yang telah dewasa dan adiknya yang masih berusia anak.
Salah satu laporan merupakan pelimpahan perkara dengan nomor LP 691. Sementara laporan lainnya bernomor LP 1085 yang diajukan kembali untuk menindaklanjuti perkara yang sebelumnya dihentikan di Polres Gowa.
Baca Juga:Terlibat Narkoba, Tiga Anggota Polri di Sulsel Terancam Dipecat
Dalam kedua perkara tersebut, kakak korban berinisial ARR menjadi pihak yang mengajukan laporan.
Namun, dalam perkembangannya, penyidik Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda Sulsel menerbitkan surat penghentian penyidikan untuk kedua perkara tersebut.
Alasan penghentian penyidikan yang disampaikan penyidik adalah tidak cukup alat bukti.
"Kami menerima SP3 pada bulan Agustus 2026 untuk kedua kasus tersebut," tegasnya.
Keputusan itu dipersoalkan tim pendamping korban. Mereka menilai sejumlah bukti yang telah diserahkan semestinya dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melanjutkan proses hukum.
"Kami menghormati kewenangan penyidik dalam menjalankan tugasnya. Akan tetapi, setiap keputusan penghentian penyidikan harus memiliki dasar hukum, pertimbangan objektif, dan proses pemeriksaan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Siti.