- Ketua DPRD Bone Andi Tenri Walinonong terancam sanksi etik akibat dugaan penganiayaan stafnya.
- Badan Kehormatan menyiapkan empat opsi sanksi dan akan mengumumkannya melalui rapat paripurna DPRD.
- Pengumuman resmi hasil sidang etik dijadwalkan paling lambat sepuluh hari setelah sidang putusan.
SuaraSulsel.id - Ketua DPRD Kabupaten Bone, Andi Tenri Walinonong terancam kehilangan jabatannya.
Badan Kehormatan (BK) DPRD Bone tengah menyiapkan sanksi atas dugaan pelanggaran kode etik yang menyeret Andi Tenri terkait dugaan penganiayaan terhadap stafnya, Yuli Nofita Sari (29).
Tak tanggung-tanggung ada empat opsi sanksi yang disiapkan BK DPRD Bone. Sanksi tersebut mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, rekomendasi pemberhentian dari jabatan sebagai pimpinan alat kelengkapan dewan, hingga pemberhentian sebagai anggota DPRD.
Keempat opsi itu menjadi pertimbangan BK setelah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang dilayangkan Yuli.
Baca Juga:Anak Anggota DPRD Bone Diserang saat Nongkrong, Luka Parah di Kepala
Anggota BK DPRD Bone, Andi Adhar mengatakan pihaknya telah menggelar sidang pengambilan keputusan atas laporan tersebut.
Namun, hasil keputusan belum bisa diumumkan ke publik karena harus terlebih dahulu disampaikan melalui rapat paripurna.
"Ketika terbukti melanggar kode etik harus ada sanksi dong. Jadi itu ketika terbukti melanggar kode etik, ada empat opsi pilihan tata beracara," ujar Andi Adhar, Rabu, 18 November 2026.
Adhar menjelaskan hasil keputusan BK akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bone. Prosesnya diawali dengan pengajuan hasil keputusan kepada Badan Musyawarah (Bamus) untuk dijadwalkan.
Bamus diberikan waktu lima hari untuk menjadwalkan paripurna. Setelah itu rapat paripurna juga ditargetkan digelar paling lambat lima hari berikutnya.
Baca Juga:5.000 Atlet Siap Bertanding di Bone dan Wajo
Dengan mekanisme tersebut, hasil keputusan BK diperkirakan sudah bisa diumumkan maksimal 10 hari setelah sidang putusan.
"Hasil keputusan itu bukan kesepakatan, dan akan diumumkan di paripurna. Lima hari disodorkan untuk dijadwalkan ke Bamus, dan diberi lagi waktu lima hari untuk diparipurnakan. Paling lambat 10 hari," jelasnya.
BK DPRD Bone berharap pengumuman hasil keputusan bisa dilakukan secepatnya agar polemik yang menyeret pimpinan DPRD tersebut tidak semakin berkembang di tengah masyarakat.
"Kalau BK berharap sesegera mungkin agar tidak menjadi bias lagi di masyarakat. Bisa saja Senin depan, kalau Bamus sudah menjadwalkan," katanya.
Meski begitu, Adhar belum bersedia membeberkan hasil sidang putusan yang telah diambil BK. Ia beralasan hasil tersebut harus lebih dulu diumumkan melalui mekanisme paripurna.
Menurutnya, fakta-fakta yang terungkap selama persidangan sebenarnya sudah memberikan gambaran mengenai perkara tersebut.
"Berdasarkan fakta persidangan, sudah jelas ini barang sebenarnya. Cuman itu tadi saya melanggar etik umumkan sebelum paripurna," bebernya.
Proses pengambilan keputusan terhadap laporan Yuli sebelumnya sempat mengalami penundaan.
Rapat yang dijadwalkan untuk mengambil keputusan pada Selasa, 17 November diskors dan dilanjutkan Rabu, keesokan harinya.
Adhar menjelaskan penundaan dilakukan karena anggota BK masih perlu mengulas kembali seluruh proses penanganan perkara.
Mulai dari penerimaan laporan hingga pemeriksaan para pihak dan pendapat ahli.
"Di situ memang diagendakan di surat pengambilan keputusan. Tapi tentu dalam rapat sedikit diulas dari awal diterima aduan sampai registrasi pengadu, teradu, melakukan persidangan, dan bahkan mendengarkan pendapat ahli sekaitan putusan yang mau diambil. Kondisi itu sampai magrib, makanya dilakukan skorsing untuk dilanjutkan besok (hari ini)," ungkapnya.
Ia menegaskan, penundaan tersebut tidak melanggar tata beracara. Sebab, BK masih memiliki tenggat waktu sampai 18 November kemarin untuk menetapkan keputusan atas laporan dugaan pelanggaran etik tersebut.
Adhar juga membantah adanya tekanan maupun kepentingan politik di balik penundaan sidang.
Menurutnya keputusan untuk menskors rapat semata-mata agar seluruh anggota BK bisa mempertimbangkan perkara secara lebih jernih dan objektif.
"Tidak ada (tekanan). Tidak ada hal politis, hanya agar lebih fresh berpikir, dan kredibel, dan berkesesuaian fakta persidangan. Makanya diskors rapat kemarin dan diputuskan hari ini," tegasnya.
Diketahui, sebelumnya, Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinonong dilaporkan ke ke Badan Kehormatan DPRD dan Polres Bone atas dugaan penganiayaan terhadap seorang staf Bagian Umum Sekretariat DPRD Bone berinisial YN (29), Rabu, 22 Juli 2026 lalu.
Korban yang merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu itu mengaku mengalami perlakuan kasar saat dipanggil menemui Ketua DPRD di kantin kantor.
Ia mengaku dilempari wadah berisi kue, disiram air mineral, hingga dilempari botol sambal.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing