- Pengadilan Negeri Makassar menolak gugatan hukum PT GMTD terhadap kepemilikan lahan seluas 16 hektare milik PT Hadji Kalla pada 12 November 2026.
- Majelis hakim memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena batas tanah penggugat dalam berkas berbeda dengan fakta di lapangan.
- PT Hadji Kalla berencana menempuh jalur pidana karena menemukan indikasi pemalsuan dokumen serta data persil tanah yang tidak terdaftar di kantor kecamatan.
SuaraSulsel.id - PT Hadji Kalla memenangkan sengketa lahan seluas 16 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan melawan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD).
Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan GMTD dalam perkara tersebut.
Putusan itu dibacakan pada 12 November 2026 dalam perkara Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar.
Dalam laman SIPP PN Makassar, sidang yang dipimpin hakim Wahyu Said itu menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan GMTD konvensi tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan
Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman mengatakan majelis hakim menilai gugatan GMTD tidak terbukti sebagaimana dalil yang disampaikan dalam persidangan.
"Alhamdulillah, sudah putus dengan perkara nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar. Kita dimenangkan. Alasan kenapa sampai pihak PT GMTD sebagai penggugat yang kalah karena melihat fakta persidangan, kita mampu menunjukkan bahwa objek itu adalah benar milik PT Hadji Kalla," kata Hasman, Kamis, 19 November 2026.
Hasman menjelaskan salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut berkaitan dengan ketidakjelasan objek tanah yang digugat GMTD. Terdapat perbedaan antara batas-batas lahan yang dicantumkan dalam gugatan dengan kondisi fisik di lapangan.
Perbedaan itu terlihat saat majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atau descente untuk mencocokkan objek sengketa dengan kondisi sebenarnya.
Dalam gugatan, GMTD disebut menunjukkan batas sebelah utara berada di kawasan perumahan properti Metro. Namun, berdasarkan pemeriksaan lapangan, lokasi yang ditunjukkan justru berada di sisi timur.
Baca Juga:PLN Ungkap Penyebab Listrik Makassar Sering Padam
"Sejak awal mereka mengajukan gugatan ini sudah obscuur libel, sudah kabur menurut hukum dari sisi batas-batas tanah yang ditunjukkan. Jadi antara gugatan yang ditunjukkan PT GMTD dengan fakta di lapangan setelah dilakukan peninjauan setempat itu berbeda," jelasnya.
Selain persoalan batas lahan, Hasman juga menyoroti dokumen kepemilikan yang digunakan GMTD dalam mengklaim tanah tersebut.
Ia memaparkan PT Hadji Kalla memperoleh tanah melalui transaksi dari Andi Ijo Karaeng Lalolang yang tercatat dalam persil 20. Sementara GMTD disebut mengklaim lahan melalui transaksi dengan Karaeng Mandalle yang merujuk pada persil 40.
Namun, berdasarkan keterangan Sekretaris Camat yang dihadirkan dalam persidangan, data persil 40 tersebut tidak ditemukan dalam buku C atau catatan kepemilikan tanah adat di kantor kecamatan.
"Persil 40 itu tidak terdaftar sama sekali di kantor kecamatan sebagai data kepemilikan adat. Kita hadirkan letter C, buku C yang ada di kecamatan dan Pak Sekcam sendiri hadir memberikan keterangannya di dalam persidangan," ungkap Hasman.
Atas temuan tersebut, pihak PT Hadji Kalla menduga terdapat persoalan dalam dokumen yang digunakan GMTD untuk mengklaim lahan.
Hasman bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana untuk menguji dugaan pemalsuan dokumen.
"Ini sebenarnya memang ada masih kita nanti tindak lanjut proses pidananya. Karena ternyata persil 40 itu tidak terdaftar sama sekali. Artinya, kita duga bahwa data yang dia gunakan itu tidak benar. Nanti akan diuji secara pidana lagi berkaitan dengan data yang mereka gunakan," tegasnya.
Hasman juga menyinggung adanya komunikasi sebelumnya ketika pihak GMTD disebut pernah menawarkan untuk membeli bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa dari PT Hadji Kalla.
Ia menyebut terdapat bukti penawaran tersebut yang menjadi salah satu hal yang dipersoalkan pihaknya dalam perkara ini. Sebab, belakangan GMTD justru disebut memperoleh klaim atas lahan tersebut melalui transaksi dengan pihak lain.
"Pak James Riady ini sudah menawarkan bidang tanah milik PT Hadji Kalla. Artinya mau beli pada waktu itu. Kan lucu dia mau beli, baru kemudian ternyata dia sertifikatkan tanah itu dan tidak melalui PT Hadji Kalla membelinya. Sama orang lain," ujarnya.
Ia menilai rangkaian fakta tersebut semakin menguatkan keyakinan pihaknya bahwa proses pembelian tanah oleh PT Hadji Kalla telah dilakukan sesuai prosedur dan memiliki dasar kepemilikan yang sah.
Meski demikian, pihak PT Hadji Kalla menyatakan masih akan menindaklanjuti dugaan persoalan dokumen melalui proses hukum pidana.
"Ada dugaan pemalsuan dokumen. Ini yang akan kita proses pidana," tegasnya.
Hasman menegaskan kemenangan dalam perkara perdata tersebut menjadi bukti bahwa klaim kepemilikan PT Hadji Kalla atas lahan di kawasan Tanjung Bunga memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing