- Pengadilan Negeri Makassar menolak gugatan hukum PT GMTD terhadap kepemilikan lahan seluas 16 hektare milik PT Hadji Kalla pada 12 November 2026.
- Majelis hakim memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena batas tanah penggugat dalam berkas berbeda dengan fakta di lapangan.
- PT Hadji Kalla berencana menempuh jalur pidana karena menemukan indikasi pemalsuan dokumen serta data persil tanah yang tidak terdaftar di kantor kecamatan.
Hasman bahkan membuka kemungkinan membawa persoalan tersebut ke ranah pidana untuk menguji dugaan pemalsuan dokumen.
"Ini sebenarnya memang ada masih kita nanti tindak lanjut proses pidananya. Karena ternyata persil 40 itu tidak terdaftar sama sekali. Artinya, kita duga bahwa data yang dia gunakan itu tidak benar. Nanti akan diuji secara pidana lagi berkaitan dengan data yang mereka gunakan," tegasnya.
Hasman juga menyinggung adanya komunikasi sebelumnya ketika pihak GMTD disebut pernah menawarkan untuk membeli bidang tanah yang kini menjadi objek sengketa dari PT Hadji Kalla.
Ia menyebut terdapat bukti penawaran tersebut yang menjadi salah satu hal yang dipersoalkan pihaknya dalam perkara ini. Sebab, belakangan GMTD justru disebut memperoleh klaim atas lahan tersebut melalui transaksi dengan pihak lain.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan
"Pak James Riady ini sudah menawarkan bidang tanah milik PT Hadji Kalla. Artinya mau beli pada waktu itu. Kan lucu dia mau beli, baru kemudian ternyata dia sertifikatkan tanah itu dan tidak melalui PT Hadji Kalla membelinya. Sama orang lain," ujarnya.
Ia menilai rangkaian fakta tersebut semakin menguatkan keyakinan pihaknya bahwa proses pembelian tanah oleh PT Hadji Kalla telah dilakukan sesuai prosedur dan memiliki dasar kepemilikan yang sah.
Meski demikian, pihak PT Hadji Kalla menyatakan masih akan menindaklanjuti dugaan persoalan dokumen melalui proses hukum pidana.
"Ada dugaan pemalsuan dokumen. Ini yang akan kita proses pidana," tegasnya.
Hasman menegaskan kemenangan dalam perkara perdata tersebut menjadi bukti bahwa klaim kepemilikan PT Hadji Kalla atas lahan di kawasan Tanjung Bunga memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan.
Baca Juga:PLN Ungkap Penyebab Listrik Makassar Sering Padam
Kontributor : Lorensia Clara Tambing