- Magdalena De Munnik mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung setelah kalah dalam kasasi sengketa lahan Manggala.
- Biro Hukum Pemprov Sulsel telah menyiapkan kontra memori Peninjauan Kembali dan menilai bukti pihak lawan sangat lemah.
- Sengketa lahan seluas 52 hektare di Makassar tersebut berdampak pada ribuan warga yang belum bisa mengurus sertifikat.
Namun, Magdalena tidak tinggal diam. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi (PT) Makassar justru mengabulkan gugatan Magdalena melalui perkara Nomor 57/PDT/2025/PT Makassar yang diputus pada 19 Maret 2025.
Dalam putusan tersebut, Magdalena dinyatakan sebagai pihak yang sah atas kepemilikan lahan yang disengketakan.
Pemprov Sulsel kemudian mengajukan kasasi pada Maret 2025 untuk membatalkan putusan banding tersebut. Upaya itu akhirnya membuahkan hasil setelah MA mengabulkan permohonan kasasi Pemprov Sulsel.
Salah satu persoalan utama dalam sengketa ini adalah dasar kepemilikan lahan yang diklaim Magdalena sebagai warisan Cornelis de Munnik.
Baca Juga:PLN Ungkap Penyebab Listrik Makassar Sering Padam
Magdalena mendasarkan klaimnya pada Surat Ukur tahun 1930 Nomor 60 dengan Verponding RVO.12.
Dokumen tersebut berkaitan dengan konsep tanah bekas hak barat. Diterbitkan pada masa kolonial Belanda.
Namun, BPN menilai pertimbangan hakim pada tingkat banding keliru. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, alat bukti tertulis tanah bekas hak barat dinyatakan tidak berlaku dan status tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Dalam memori kasasi, BPN juga menegaskan pendaftaran tanah bekas hak barat hanya dapat dilakukan melalui pernyataan penguasaan fisik yang diketahui saksi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Lahan seluas 52 hektare tersebut juga telah menjadi kawasan tempat tinggal ribuan warga di Kecamatan Manggala.
Baca Juga:Sulsel Jadi Pusat Desk Investasi KTI, Andi Sudirman: Perizinan Kini Lebih Mudah
Kawasan itu tidak hanya mencakup aset Pemprov Sulsel, tetapi juga terdapat tanah milik Pemkot Makassar dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Selain itu, sejumlah aset milik Kejaksaan dan BPN juga berada di kawasan tersebut.
Diperkirakan ada sekitar seribuan warga yang bermukim di kawasan itu. Karena itu, kepastian hukum atas lahan Manggala menjadi penting, bukan hanya bagi pemerintah sebagai pemilik aset, tetapi juga bagi masyarakat yang telah lama tinggal di sana.
Warga Minta Pemerintah Tegas ke Mafia Tanah
Warga perumahan Pemprov Manggala berharap pemerintah bertindak tegas. Khususnya terhadap dugaan praktik mafia tanah di Kelurahan Manggala.
Beberapa dokumen penggugat yang diduga palsu juga sudah dilaporkan ke Polda Sulsel dan Polrestabes Makassar.
"Tapi hingga saat ini tidak ada kabar proses tindak lanjutnya," kata Surono, Ketua RT di Perumahan Pemprov Manggala.