- DPRD Sulawesi Selatan membantah alokasi anggaran Pokir dalam rapat bersama OPD Pemprov pada Selasa 17 November 2026.
- KPK memberikan waktu 30 hari kepada DPRD Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan klarifikasi terkait temuan dugaan anggaran tersebut.
- Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyoroti potensi intervensi proyek oleh anggota dewan melalui klaim Pokir.
SuaraSulsel.id - DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) membantah mengalokasikan anggaran Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan sebagaimana temuan yang disinggung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk mengklarifikasi persoalan tersebut, pimpinan dan anggota DPRD Sulsel menggelar rapat tertutup bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sulsel di kantor sementara DPRD Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Selasa (17/11/2026).
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menegaskan tidak ada anggaran Pokir yang diusulkan maupun dialokasikan DPRD sejak anggota dewan periode saat ini dilantik.
"Tidak ada pokir. Tidak ada pokok pikiran yang ada di DPRD, sejak kami masuk (dilantik) sampai hari ini," ujar Kadir seusai rapat.
Baca Juga:CEK FAKTA: Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Beri Penjelasan
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut melibatkan perwakilan Inspektorat, Bappelitbangda, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Pemprov Sulsel.
DPRD meminta OPD terkait membuka data yang menjadi dasar temuan KPK agar dapat ditelaah bersama.
Namun, rapat belum menghasilkan kejelasan karena data yang dibutuhkan belum dibawa oleh pihak terkait. Pertemuan tersebut akhirnya ditunda untuk menunggu kelengkapan dokumen.
"Karena hari ini hadir perwakilannya, dari Kepala Inspektorat, Kepala Bappeda, Kepala Barjas sibuk, sehingga rapat kita tunda, karena data belum ada. Kita minta data, karena sebenarnya hasil temuan KPK ini diberikan kepada Inspektorat. Inspektorat mestinya bawa ke sini untuk kita telaah," katanya.
Kadir mengatakan, selama ini DPRD hanya menghimpun aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses.
Baca Juga:Nusron Wahid Masih Bisa ke Luar Negeri, KPK Pertimbangkan Statusnya sebagai Menteri
Aspirasi tersebut kemudian dikumpulkan di masing-masing fraksi dan dibahas melalui rapat paripurna sebelum diteruskan kepada OPD untuk ditindaklanjuti.
Menurutnya, mekanisme penyampaian aspirasi masyarakat tersebut berbeda dengan pengalokasian anggaran Pokir yang menjadi persoalan dalam temuan KPK.
Ia juga mengaku baru mengetahui adanya informasi dugaan penganggaran Pokir periode 2015-2026 setelah pertemuan dengan pimpinan KPK.
Padahal, menurut dia, DPRD Sulsel tidak mengalokasikan anggaran tersebut di tengah kebijakan efisiensi.
DPRD Diberi Waktu 30 Hari
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengatakan rapat bersama OPD merupakan tindak lanjut atas arahan KPK agar temuan tersebut segera diklarifikasi.
Ia menyebut DPRD perlu mengetahui sumber persoalan, termasuk kemungkinan adanya masalah pada tingkat OPD maupun tenaga pendamping.
"Kalau ada temuan dalam bentuk kerugian negara, itu kami kembalikan. Inilah kami rapat di sini, ini perintahnya KPK. Kami harus klarifikasi soal ini," ujar Fauzi.
Politikus yang akrab disapa Uchi itu menegaskan DPRD tidak pernah menjalankan program Pokir selama kebijakan efisiensi anggaran berlangsung.
Menurutnya, komitmen tersebut telah dibangun bersama Gubernur Sulsel.
"Kami tidak pernah melaksanakan pokir, karena komitmen kami dengan Pak Gubernur kemarin selama agenda efisiensi jalan, kami tidak punya pokir. Kami tidak akan melaksanakan pokir karena masih efisiensi. Sehingga kami serahkan semuanya ke pemerintah provinsi," katanya.
Meski demikian, Fauzi mengaku belum mengetahui secara pasti besaran anggaran Pokir maupun dana hibah yang masuk dalam temuan KPK.
Ia menyebut terdapat nama-nama yang dikaitkan dengan temuan tersebut sehingga perlu ditelusuri melalui klarifikasi kepada OPD.
Menurutnya, DPRD diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Kami diberikan waktu 30 hari untuk menyelesaikannya," ucapnya.
KPK Soroti Dugaan Intervensi Proyek
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyinggung dugaan temuan penggunaan anggaran Pokir dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (5/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Tanak mengingatkan agar fungsi pengawasan DPRD tidak berubah menjadi intervensi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah.
Salah satu praktik yang menjadi perhatian KPK adalah ketika anggota DPRD mengklaim suatu proyek sebagai Pokir, kemudian ikut menentukan kontraktor dengan motif memperoleh keuntungan dari proyek tersebut.
"Jangan sampai lagi anggota DPR bilang, 'Itu kan Pokir saya. Nanti saya tunjukkan siapa kontraktornya supaya ada pembagian buat saya selaku orang yang mengusulkan Pokir ini.' Nah, itu yang diharapkan jangan sampai terjadi," tegas Tanak.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian dalam upaya memperkuat tata kelola anggaran daerah dan mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.
Hingga kini, DPRD Sulsel menyatakan masih menunggu data resmi yang menjadi dasar temuan KPK untuk memastikan letak persoalan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.