- Inspektorat Kota Ambon mengaudit dan menemukan 45 guru menggunakan SK kenaikan pangkat palsu pada Oktober hingga November 2026.
- Praktik ilegal ini melibatkan oknum tenaga non-ASN BKPSDM yang merugikan keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.
- Wali Kota Ambon melaporkan kasus ini ke penegak hukum serta memperketat pengawasan administrasi kepegawaian internal.
SuaraSulsel.id - Pemerintah Kota Ambon, Maluku, menemukan 45 guru di 20 satuan pendidikan menggunakan surat keputusan (SK) kenaikan pangkat yang tidak sah.
Praktik tersebut diduga melibatkan oknum tenaga non-ASN di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Ambon.
Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena mengatakan, temuan itu terungkap melalui audit investigatif Inspektorat Kota Ambon yang berlangsung pada 19 Oktober hingga 6 November 2026.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan, praktik tersebut diduga dilakukan oleh oknum tenaga non-ASN yang bekerja di BKPSDM Kota Ambon dengan berpura-pura membantu guru menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)," kata Bodewin di Ambon, Selasa (10/11).
Baca Juga:Pemberlakukan Tidak Naik Kelas Bagi Siswa Mulai Diterapkan 2027
Menurut Bodewin, oknum tersebut diduga meminta nama pengguna, kata sandi, dan kode akses akun MyASN milik para guru.
Akun tersebut kemudian digunakan untuk mengubah penetapan angka kredit dan memproses penerbitan SK kenaikan pangkat di luar prosedur resmi.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku diduga mendapat bantuan sejumlah pihak internal BKPSDM.
Mereka berperan menghimpun uang dari guru, mengakses akun MyASN, mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK kenaikan pangkat yang tidak sah.
Hasil audit mencatat sebanyak 45 guru dari 20 sekolah teridentifikasi menggunakan SK tersebut.
Baca Juga:Ratusan Siswa SMAN 2 Makassar Demo Buntut Dugaan Pelecehan Seksual
Seluruh dokumen dinyatakan tidak sah karena diterbitkan tanpa melalui prosedur resmi dan tidak dilengkapi pertimbangan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Inspektorat juga menemukan dana yang dihimpun dari para guru mencapai Rp74,7 juta.
Sementara itu, penyesuaian gaji berdasarkan SK tidak sah tersebut menyebabkan kelebihan pembayaran yang berdampak pada keuangan daerah sebesar Rp24,6 juta.
Bodewin menyatakan telah memerintahkan Bagian Hukum Pemkot Ambon membawa hasil pemeriksaan beserta bukti SK asli dan dokumen yang tidak sah kepada aparat penegak hukum untuk dilaporkan dan diproses sesuai ketentuan.
Pemkot Ambon juga akan membenahi pengawasan administrasi kepegawaian di BKPSDM dengan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, dan pelaksana pembayaran.
Selain itu, pemeriksaan nomor Pertek BKN akan diperketat sebelum perubahan komponen gaji diproses.
