- Wakil Ketua DPRD Sulbar Suraidah Suhardi menyatakan 30,25 persen desa di Sulbar masih mengalami blank spot pada Selasa 25 Agustus di Pasangkayu.
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong kerja sama dengan BAKTI Komdigi untuk mengatasi permasalahan infrastruktur jaringan secara bertahap.
- Komunitas Informasi Masyarakat didorong menjadi penggerak literasi digital guna meningkatkan kemampuan masyarakat beradaptasi dengan teknologi dan menangkal hoaks.
SuaraSulsel.id - Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) Suraidah Suhardi menyampaikan sebanyak 30,25 persen desa di Sulbar masih tergolong "blank spot" atau lemah sinyal, dan sebanyak 38,67 persen fasilitas layanan publik belum memiliki koneksi internet.
"Data ini membuktikan persoalan konektivitas erat kaitannya dengan kemampuan negara dalam menghadirkan pelayanan publik yang merata hingga ke pelosok daerah," kata Suraidah, pada pelaksanaan Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM), di Pasangkayu, mengutip Antara Selasa (25/8).
Suraidah menekankan di era saat ini, internet bukan lagi sekedar kemewahan, melainkan infrastruktur kehidupan yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai kesempatan, mulai dari pendidikan, pertanian, UMKM hingga pemerintahan.
"Oleh karena itu, persoalan jaringan tidak boleh lagi dipandang sebatas masalah ketersediaan sinyal, melainkan isu keadilan pembangunan," ujar Suraidah.
Baca Juga:Gubernur Sulbar Ancam Cabut Izin 13 Perusahaan Sawit
Oleh karena itu, Pemprov Sulbar kata Suraidah, terus mendorong agar persoalan infrastruktur jaringan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
"Salah satunya melalui kerja sama dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Digital (BAKTI) Komdigi. Ini terus kita dorong bagaimana persoalan blank spot di daerah dapat kita atasi secara bertahap," jelasnya.
Namun, Suraidah mengingatkan derasnya arus informasi juga membawa tantangan baru seperti maraknya hoaks.
Ia mendorong Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) agar tidak sekedar menjadi penyebar informasi, tetapi harus naik kelas menjadi penggerak literasi digital yang mampu menjembatani hubungan antara pemerintah, masyarakat, desa, hingga dunia usaha.
"Tugas bersama saat ini bukan hanya memastikan warga mendapatkan sinyal, tetapi menjamin masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Konektivitas digital diharapkan betul-betul terhubung dengan pelayanan publik, akses pasar, pengetahuan dan peluang kesejahteraan," kata Suraidah.
Baca Juga:Polda Sulbar Tahan Mantan Ketua DPRD Mamuju
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik (Kominfopers) Kabupaten Pasangkayu Zulfikar, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program Senter KIM di Pasangkayu.
"Program edukasi digital ini untuk membekali masyarakat di tingkat akar rumput agar mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan teknologi," kata Zulfikar.
Ia menegaskan pesatnya arus digitalisasi adalah hal yang tidak dapat dihindari, melainkan harus diadaptasi dengan bijak.
"Melalui program ini, Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) diharapkan mampu mengambil peran penting sebagai motor penggerak literasi digital di tengah warga," ujarnya..
Guna memaksimalkan peran tersebut, Zulfikar menekankan pentingnya pembekalan teknis bagi para anggota komunitas, khususnya dalam hal pembuatan konten kreatif agar penyampaian informasi program pemerintah dapat terkemas lebih menarik dan tepat sasaran.
