- Pemprov Sulawesi Selatan melaksanakan proyek infrastruktur jalan sepanjang 1.400 kilometer di 24 kabupaten/kota selama periode 2025–2027.
- Proyek senilai Rp2,5 triliun ini menggunakan skema multitahun untuk menjamin kepastian pendanaan serta menjaga kualitas hasil konstruksi.
- Pembangunan jalan strategis ini bertujuan memangkas biaya logistik serta membuka akses ekonomi bagi masyarakat di daerah terpencil.
SuaraSulsel.id - Program Pembangunan Berkelanjutan jalan atau Multi Years Project (MYP) yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dinilai akan memberikan dampak besar.
Terhadap pembangunan infrastruktur daerah karena mampu menyelesaikan proyek berskala masif secara lebih terencana, berkualitas, dan berkelanjutan.
Program prioritas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi ini menargetkan penanganan sekitar 1.400 kilometer jalan. Pada hampir 100 ruas jalan provinsi di 24 kabupaten/kota.
Selama periode 2025–2027 melalui pendanaan APBD senilai Rp2,5 triliun.
Baca Juga:Andi Sudirman Terima Penghargaan Dekranas, Mendagri Puji Sulsel Sebagai Tuan Rumah
Seluruh enam paket pekerjaan kini telah memasuki tahap konstruksi.
Pekerjaan meliputi pengaspalan, pengecoran beton, pembangunan drainase, talud, box culvert, hingga preservasi jalan pada sejumlah ruas strategis.
Skala pembangunan tersebut setara dengan jarak perjalanan darat dari Kota Makassar menuju Gorontalo, sehingga menjadi salah satu proyek jalan terbesar yang pernah dikerjakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kepastian Pendanaan Menjaga Kualitas Infrastruktur
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Prof. Wahyu Haryadi Piarah, menilai penggunaan skema Program Pembangunan Berkelanjutan atau pembangunan multitahun merupakan pilihan yang tepat untuk proyek infrastruktur berskala besar.
Baca Juga:Selvi Ananda Lepas Ribuan Peserta Jalan Sehat Anti Mager Sulsel
Menurutnya, skema tersebut memberikan kepastian pendanaan sekaligus waktu pelaksanaan sehingga kontraktor dapat bekerja sesuai standar teknis tanpa harus terburu-buru mengejar batas akhir tahun anggaran.
"Sebagai orang yang menekuni bidang infrastruktur, saya melihat proyek 1.400 km ini sebagai langkah yang tepat dan berani," kata Prof. Wahyu, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan pembagian pekerjaan ke dalam enam paket memungkinkan pembangunan dilakukan secara paralel di berbagai wilayah dengan pengawasan mutu yang tetap optimal.
"Skema ini secara teknis paling masuk akal untuk proyek sebesar ini. Kontraktor memiliki kepastian pendanaan dan waktu kerja sehingga kualitas konstruksi tidak dikorbankan hanya untuk mengejar tahun anggaran," ujarnya, Rabu 15 Juli 2026.
Membuka Akses Ekonomi Hingga Daerah Terpencil
Prof. Wahyu mengatakan manfaat terbesar pembangunan jalan bukan hanya menghadirkan infrastruktur baru, tetapi juga membuka akses ekonomi yang selama ini terhambat akibat kondisi jalan yang belum memadai.
