- Pemprov Sulawesi Selatan mengembangkan 200 hektare kawasan durian premium jenis Musang King dan Black Thorn untuk target ekspor.
- Pemerintah turut menyalurkan bantuan pengembangan 115 hektare lahan cabai guna mengendalikan inflasi melalui mekanisme verifikasi petani yang ketat.
- Gubernur Sulawesi Selatan berhasil menjemput program bantuan pusat berupa benih, alat, dan mesin pertanian untuk meningkatkan produktivitas daerah.
SuaraSulsel.id - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai menyiapkan fondasi baru bagi komoditas hortikultura berorientasi ekspor.
Tahun ini, sebanyak 200 hektare kawasan durian dikembangkan melalui penyaluran bibit unggul senilai Rp1,7 miliar kepada kelompok tani di berbagai daerah.
Bibit yang dibagikan bukan sembarang varietas. Pemerintah hanya menyalurkan dua jenis durian premium, yakni Musang King dan Black Thorn (duri hitam), yang selama ini dikenal memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel, Bustanul Arifin mengatakan pengembangan durian menjadi salah satu fokus pemerintah karena diarahkan untuk memenuhi pasar ekspor.
Baca Juga:Groundbreaking Irigasi di Luwu, Gubernur Sulsel: Mari Kawal Untuk Petani
"Targetnya memang ekspor. Karena itu bibit yang kami bagikan adalah bibit unggul, yaitu Musang King dan Black Thorn. Varietas lain tidak kami rekomendasikan untuk program ini," kata Bustanul di Center Poin of Indonesia (CPI), Senin, 6 Juli 2026.
Ia menjelaskan pengembangan kawasan durian tersebut merupakan bagian dari sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat sektor pertanian, meningkatkan produktivitas, memperluas daya saing komoditas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Selain durian, pemerintah juga menyalurkan bantuan pengembangan kawasan cabai seluas 115 hektare dengan nilai Rp1,2 miliar. Komoditas cabai dipilih karena menjadi salah satu penyumbang inflasi terbesar dalam beberapa bulan terakhir.
"Kementerian Pertanian saat ini fokus pada dua komoditas hortikultura. Durian untuk mendukung ekspor, sedangkan cabai untuk membantu mengendalikan inflasi. Karena itu kami menghimpun calon petani dan calon lokasi yang memang siap mengembangkan kedua komoditas tersebut," ujarnya.
Bustanul menjelaskan seluruh penerima bantuan ditetapkan melalui mekanisme berjenjang. Usulan berasal dari kabupaten dan kota melalui skema Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), kemudian diverifikasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebelum diajukan oleh Gubernur Sulsel kepada Kementerian Pertanian.
Baca Juga:Pemprov Sulsel Mulai Preservasi Jalan Luwu-Toraja, Jadi Akses Utama RS Regional
Ia menegaskan proses tersebut dilakukan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan dimanfaatkan oleh petani yang memiliki lahan sesuai dengan karakteristik tanaman.
"Prinsipnya bantuan ini melalui proses verifikasi berlapis. Kami ingin memastikan bibit maupun bantuan lainnya benar-benar diterima oleh petani yang memenuhi persyaratan sehingga hasilnya optimal," katanya.
Tak hanya menyalurkan bantuan, Pemprov Sulsel juga akan mengawal pemanfaatannya hingga tahap monitoring dan evaluasi.
Pengawasan dilakukan bersama penyuluh pertanian sebagai ujung tombak di lapangan serta dinas pertanian kabupaten dan kota.
Kata Bustanul, pengawasan yang terintegrasi diperlukan agar bantuan, baik berupa bibit maupun alat dan mesin pertanian, dapat dimanfaatkan secara maksimal dan transparan.
"Fungsi provinsi adalah melakukan koordinasi dan pengawasan. Kami melibatkan penyuluh pertanian dan pemerintah kabupaten/kota agar penggunaan bantuan bisa berjalan transparan, terstruktur, dan memberikan manfaat bagi peningkatan produksi maupun pendapatan petani," jelasnya.
