- Penjualan hewan kurban di Makassar menurun 30 persen setelah Idul Adha 1447 Hijriah akibat rendahnya daya beli masyarakat.
- Kenaikan biaya operasional dan pengiriman hewan menyebabkan harga jual meningkat sehingga konsumen memilih melakukan patungan saat berkurban.
- Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang impresif belum dirasakan masyarakat menengah karena tertekan kenaikan biaya hidup yang cukup berat.
SuaraSulsel.id - Beberapa hari setelah Idul Adha 1447 Hijriah berlalu, sejumlah sapi masih terlihat berada di lapak milik Daeng Mile (62) di perbatasan Makassar-Gowa.
Hewan-hewan yang biasanya habis terjual menjelang hari raya tahun ini masih menyisakan cerita tentang lesunya daya beli masyarakat.
Pria yang telah 13 tahun berdagang hewan kurban tersebut mengaku penjualannya turun drastis dibanding tahun sebelumnya. Banyak pelanggan datang hanya untuk bertanya harga, lalu pergi tanpa transaksi.
"Iya, (penjualan) turun sekitar 30 persen dibanding tahun lalu," kata Daeng Mile, Jumat, 29 Mei 2026.
Baca Juga:Sinyal Positif Ekonomi Indonesia: Arus Peti Kemas di Pelabuhan Melonjak 7 Persen
Penurunan itu terasa janggal baginya. Sebab, Idul Adha selama ini menjadi momentum panen bagi para pedagang hewan ternak.
Permintaan sapi dan kambing biasanya meningkat tajam beberapa pekan sebelum hari raya. Namun tahun ini berbeda.
Pelanggan-pelanggan lama yang biasanya datang membeli hewan kurban dalam jumlah besar mulai mengurangi pembelian.
Sebagian bahkan memilih tidak berkurban sendiri dan bergabung dengan keluarga atau kerabat untuk berbagi biaya.
Mayoritas pelanggan Daeng Mile selama ini berasal dari kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dan pengusaha. Kelompok yang selama bertahun-tahun menjadi pasar utama hewan kurban.
Baca Juga:Sapi Kurban Presiden Prabowo 923 Kilogram Disembelih di Makassar
Kini, kata dia, banyak dari mereka mengeluhkan kondisi ekonomi yang tidak lagi sebaik tahun-tahun sebelumnya.
"Ada teman pengusaha yang tetap berkurban. Dulu biasa pesan sampai 10 ekor, sekarang cuma dua ekor," ujarnya.
Ironisnya, lesunya penjualan terjadi di saat biaya operasional justru meningkat.
Sebagian sapi yang dijual Daeng Mile didatangkan dari Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara kambing dipasok dari Kabupaten Jeneponto.
Biaya pengiriman hewan terus mengalami kenaikan. Ongkos kapal motor untuk mengangkut sapi dari NTB misalnya, naik dari Rp300 ribu menjadi Rp360 ribu per ekor.
Belum lagi biaya administrasi, kesehatan hewan, transportasi darat, hingga perawatan selama masa penjualan.
Kenaikan biaya itu membuat harga hewan kurban ikut terkerek.
Menurut Daeng Mile, harga sapi tahun ini naik antara Rp500 ribu hingga Rp2 juta per ekor, tergantung bobot, jenis, dan kualitas pemeliharaannya.
Meski demikian, kenaikan harga tidak sepenuhnya mampu menutup bertambahnya biaya usaha.
"Kalau sapi yang dipelihara peternak lokal biasanya lebih mahal karena perawatannya lebih maksimal," katanya.
Namun harga yang lebih tinggi justru membuat sebagian konsumen semakin berhitung.
Fenomena itu dirasakan Ahmad Supri, seorang warga Makassar yang selama bertahun-tahun rutin berkurban seekor sapi bersama keluarganya di masjid dekat rumah.
Tahun ini, tradisi tersebut terpaksa berubah.
Ia memilih patungan dengan saudara-saudaranya untuk membeli hewan kurban.
"Dulu gaji dan tunjangan saya satu bulan bisa beli satu ekor sapi. Sekarang menurun drastis dampak efisiensi," ujarnya.
Ahmad mengaku tidak hanya mengandalkan penghasilan sebagai aparatur sipil negara. Ia juga pernah membuka usaha kafe bersama beberapa koleganya.
Namun usaha tersebut akhirnya tutup akibat lesunya bisnis.
Kondisi itu memaksanya mengencangkan ikat pinggang dan menunda berbagai pengeluaran yang dianggap tidak mendesak.
"Keadaan sangat susah. Kebutuhan hidup tidak sebanding lagi dengan pendapatan. Saya yang (PNS) eselon III saja mengeluh," katanya.
Menurut Ahmad, tekanan ekonomi yang dirasakan saat ini bahkan terasa lebih berat dibanding masa pandemi Covid-19.
Kala itu aktivitas masyarakat memang terbatas, tetapi daya beli masih terbantu oleh berbagai program dukungan pemerintah.
Saat ini, ia menilai masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup di banyak sektor secara bersamaan.
Keluhan yang dirasakan Daeng Mile dan Ahmad mencerminkan paradoks yang tengah terjadi di Sulawesi Selatan.
Di atas kertas, ekonomi daerah menunjukkan kinerja yang cukup impresif.
Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan ekonomi daerah ini mencapai 6,88 persen secara tahunan pada triwulan pertama 2026. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) bahkan mencapai Rp191,28 triliun atas dasar harga berlaku.
Sejumlah sektor tumbuh pesat, mulai dari administrasi pemerintahan, transportasi dan pergudangan, hingga informasi dan komunikasi.
Namun pertumbuhan ekonomi yang kuat belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan daya beli masyarakat.
Pengamat ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Sutardjo menilai lesunya penjualan hewan kurban menjadi salah satu indikator bahwa tekanan ekonomi masih dirasakan kelompok masyarakat menengah.
"Perputaran ekonomi saat Idul Adha tetap besar, tetapi lajunya melambat karena daya beli masyarakat sedang tertekan," ujarnya.
Menurut dia, berbagai program stimulus yang selama ini dijalankan pemerintah cenderung bersifat sporadis dan belum menyentuh akar persoalan konsumsi rumah tangga.
Berbagai insentif seperti diskon pesawat maupun stimulus pusat perbelanjaan memang membantu, tetapi efeknya tidak berlangsung lama.
Akibatnya, masyarakat memilih lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya.
Ketika ketidakpastian ekonomi meningkat, konsumsi rumah tangga biasanya menjadi komponen pertama yang dikurangi. Pola itulah yang kini terlihat, termasuk pada pembelian hewan kurban yang selama ini menjadi salah satu indikator perputaran uang menjelang Idul Adha.
"Masyarakat menahan belanja karena khawatir terhadap kondisi ekonomi dan lapangan kerja ke depan," kata Sutardjo.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
