Pencuri di Kantor Gubernur Sulsel Ditangkap, Malah Dilepas Satpol PP ?

SuaraSulsel.id - Suasana hari pertama masuk kerja di lingkup Kantor Gubernur Sulawesi Selatan diwarnai kegaduhan, Senin, 30 Maret 2026.

Puluhan pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) dibuat heboh setelah menemukan ruang kerja mereka diduga dibobol pencuri.

Peristiwa tersebut diketahui saat Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai kembali beraktivitas usai libur panjang.

Setibanya di kantor, sejumlah pegawai mendapati kondisi ruangan Humas di lantai dua dalam keadaan tidak seperti biasanya.

Baca Juga:Waduh! 400 ASN Pemprov Sulsel Tidak Hadir Hari Pertama Kerja

Pintu ruangan tampak terbuka paksa. Begitu pula sejumlah lemari dan laci meja yang sebelumnya terkunci ditemukan dalam kondisi rusak.

Isi ruangan pun terlihat berantakan, seolah telah diacak-acak oleh orang tak dikenal.

"Kami baru tahu tadi pagi saat masuk kantor. Ternyata pintu ruangan dan laci-laci meja sudah dibobol," ujar Pranata Humas Ahli Muda Pemprov Sulsel, Sarmini Sallu, kepada wartawan, Senin, 30 Maret 2026.

Sarmini, yang akrab disapa Mini, menyebut dugaan sementara pelaku mencari barang berharga, khususnya uang tunai yang mungkin tersimpan di dalam laci meja pegawai.

"Sepertinya pencurinya mencari uang di laci-laci kantor," katanya.

Baca Juga:Demo Pemekaran Luwu Raya Ricuh, Tujuh Satpol PP Terluka

Meski demikian, hingga saat ini tidak ditemukan adanya barang yang hilang.

Kerugian yang terjadi lebih pada kerusakan fasilitas kantor, seperti pintu, lemari, dan laci yang dirusak secara paksa.

Pihak Diskominfo SP Sulsel mengaku telah melaporkan kejadian tersebut kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas melakukan pengamanan di lingkungan Kantor Gubernur.

Namun, insiden ini bukan kali pertama.

Dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir, dugaan pembobolan di kompleks Kantor Gubernur Sulsel disebut telah terjadi hingga tiga kali.

Pada pekan terakhir Ramadan, saat kebijakan Work From Anywhere (WFA) diberlakukan, aksi pencurian juga terjadi di area yang sama.

Saat itu, pelaku menyasar sejumlah ruangan, termasuk di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Biro Umum.

Dalam kejadian sebelumnya, pelaku bahkan sempat diamankan oleh petugas Satpol PP.

Namun, alih-alih diproses lebih lanjut, pelaku dilepaskan setelah barang yang diambil dikembalikan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, pelaku diduga merupakan anak dari seorang pensiunan pegawai di lingkup Pemprov Sulsel.

Ia disebut telah mengenal area kantor dengan baik dan kerap terlihat keluar masuk kawasan tersebut.

Saat diamankan, pelaku hanya diminta membuat surat pernyataan untuk mengembalikan barang yang diambil. Setelah itu, yang bersangkutan dilepas.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait sistem pengamanan di lingkungan Kantor Gubernur Sulsel.

Pasalnya, meski terdapat penjagaan oleh Satpol PP, aksi pencurian tetap berulang.

Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Azis membantah adanya kejadian pembobolan terbaru di ruang Diskominfo SP.

"Tidak ada kejadian seperti itu. Tidak pernah ada laporan yang masuk ke kami," ujarnya saat dikonfirmasi.

Ia juga menegaskan bahwa kasus pencurian yang sebelumnya terjadi telah diselesaikan.

Pelaku, kata dia, sudah diamankan dan barang yang diambil telah dikembalikan.

"Yang kemarin itu kasus lama. Pelakunya sudah ditangkap, barangnya sudah dikembalikan. Sudah selesai, bukan masalah," jelasnya.

Terkait dugaan pembobolan di ruang Humas, Arwin mengaku pihaknya masih akan melakukan pengecekan karena belum menerima laporan resmi.

"Kami cek dulu karena belum ada laporannya," tambahnya.

Meski demikian, ia tidak menampik adanya kelalaian dalam pengawasan pada kejadian sebelumnya. Menurutnya, pelaku berhasil diamankan saat beraksi, namun situasi tersebut menjadi evaluasi bagi pihaknya.

"Memang waktu itu ada kelalaian. Pelaku kami dapati saat beraksi. Dia juga memang sering mondar-mandir di area kantor," ungkapnya.

Rentetan kejadian ini menyoroti lemahnya sistem keamanan di salah satu pusat pemerintahan di Sulawesi Selatan.

Di tengah aktivitas pelayanan publik yang kembali berjalan normal, jaminan keamanan lingkungan kerja menjadi hal yang tak kalah penting.

Apalagi kejadian berulang tanpa penanganan yang tegas berpotensi membuka celah bagi aksi serupa di kemudian hari.

Pemerintah daerah pun diharapkan melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi pengamanan maupun penanganan terhadap pelaku agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing