Ratusan Guru Belum Digaji! Pemkot Palopo Anggarkan Kursi Pijat Rp18 Juta dan Alat Dapur Rp50 Juta

SuaraSulsel.id - Upaya efisiensi anggaran yang tengah digencarkan pemerintah pusat justru berbanding kontras dengan sejumlah rencana belanja di daerah.

Di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, rencana pengadaan kursi pijat seharga puluhan juta rupiah menjadi sorotan publik.

Berdasarkan penelusuran pada laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) tahun 2026, Pemerintah Kota Palopo tercatat menganggarkan pembelian kursi pijat merek Rovos dengan nilai mencapai Rp18,5 juta.

Pengadaan tersebut tercantum sebagai bagian dari rencana belanja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Baca Juga:Ribuan PPPK Terancam Dirumahkan, Begini Tanggapan Pemprov Sulsel

Tak hanya itu, dalam dokumen yang sama juga ditemukan rencana pengadaan alat dapur di Dinas Kesehatan dengan nilai anggaran sebesar Rp50 juta.

Rencana belanja ini muncul di tengah pengetatan anggaran yang sedang didorong pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palopo, Hamshir Hamid yang dikonfirmasi membenarkan adanya rencana pengadaan kursi pijat tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa seluruh item yang tercantum dalam SiRUP masih sebatas rencana dan belum direalisasikan.

"Iya, memang betul ada pengadaan kursi pijat di Sekretariat Daerah. Tapi itu baru sebatas perencanaan di aplikasi, belum terealisasi," ujarnya, Senin, 30 Maret 2026.

Baca Juga:Dampak Krisis Fiskal: Ribuan Pegawai PPPK di Sulbar WFH 2 Bulan

Hamshir juga menyebut pihaknya belum memperoleh konfirmasi terkait pengadaan alat dapur di Dinas Kesehatan.

Ia menambahkan, seluruh rencana pengadaan masih berpotensi berubah tergantung hasil evaluasi pimpinan daerah.

"Kalau nantinya dianggap tidak terlalu bermanfaat, tentu akan dilakukan evaluasi. Apalagi sekarang sudah menjadi sorotan, ini pasti jadi perhatian pimpinan," lanjutnya.

Di sisi lain, kondisi ini memunculkan ironi. Pada saat rencana belanja non-prioritas muncul ke permukaan, ratusan tenaga pendidik di Palopo justru belum menerima hak dasar mereka.

Sebanyak 410 guru dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dilaporkan belum menerima gaji sejak dilantik pada 23 Desember 2025.

Padahal, dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatan, masa kerja mereka terhitung mulai 1 November 2025.

Situasi ini menimbulkan keresahan di kalangan tenaga pendidik, mengingat mereka tetap menjalankan tugas mengajar tanpa kejelasan pembayaran.

Tidak hanya itu, hingga kini mereka juga belum menerima perjanjian kerja yang seharusnya memuat rincian hak dan kewajiban sebagai PPPK paruh waktu.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Palopo menyebut keterlambatan tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi yang masih dalam proses penyesuaian.

Kondisi di daerah ini tak lepas dari kebijakan efisiensi anggaran yang lebih luas di tingkat nasional.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan rencana penghematan anggaran negara hingga Rp80 triliun menyusul tekanan ekonomi global, termasuk kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penghematan akan dilakukan dalam beberapa tahap dengan fokus pada belanja yang dinilai tidak prioritas. Termasuk perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

Dampak kebijakan tersebut turut dirasakan daerah, termasuk Kota Palopo. Transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 mengalami penurunan signifikan.

Data menunjukkan, Dana Alokasi Umum (DAU) Palopo turun dari Rp535 miliar pada 2025 menjadi Rp434 miliar pada 2026, atau berkurang sekitar Rp101 miliar.

DAU yang tidak terikat penggunaannya juga mengalami penurunan, dari Rp446 miliar menjadi Rp420 miliar.

Penurunan lebih tajam terjadi pada DAU yang bersifat terikat. Anggaran pendidikan yang sebelumnya mencapai Rp48 miliar turun drastis menjadi Rp3 miliar.

Sementara anggaran kesehatan yang sebelumnya Rp25 miliar bahkan ditiadakan.

Selain itu, Dana Bagi Hasil (DBH) juga ikut menyusut dari Rp15 miliar menjadi Rp5 miliar.

Secara keseluruhan, transfer ke daerah yang diterima Palopo berkurang sekitar Rp112 miliar.

Beberapa waktu lalu, Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin mengakui pengurangan tersebut membuat ruang fiskal daerah semakin sempit.

Ia mengkhawatirkan kondisi ini akan berdampak pada pelaksanaan program pembangunan, terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Kami berharap kebijakan ini bisa ditinjau kembali, karena pengurangannya sangat berdampak terhadap program prioritas," ujarnya.

Dengan kondisi fiskal yang tertekan, rencana belanja seperti pengadaan kursi pijat pun menjadi perhatian publik.

Di tengah tuntutan efisiensi dan kebutuhan mendesak masyarakat, pemerintah daerah seharusnya memastikan setiap anggaran benar-benar dialokasikan secara tepat sasaran.

Kontributor : Lorensia Clara Tambing