- Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, mengkritik PT GMTD karena menyimpang dari mandat pengembangan wisata menjadi bisnis jual-beli kavling.
- Husain mengklaim dokumen HGB lahan seluas 16,4 hektare milik Kalla sah, berdasarkan penegasan Menteri ATR/BPN dan status belum tereksekusi.
- GMTD menanggapi dengan mengklaim legalitas kepemilikan lahan mereka lengkap melalui berbagai sertifikat, putusan inkracht, dan laporan keuangan.
"Alih-alih menyejahterakan rakyat, GMTD-Lippo telah menghianati tujuan pendirian perusahaan. Dampaknya memunculkan sengketa pertanahan dan penggusuran yang membuat rakyat miskin," tegasnya.
Husain juga menyebut bahwa pemerintah daerah Sulsel, Makassar, dan Gowa tidak menikmati manfaat besar dari kehadiran GMTD.
"Deviden yang diterima Pemda hanya sekitar Rp50 sampai Rp100 juta tiap tahun. Sementara GMTD memperoleh keuntungan besar dari bisnis tanah kavling," katanya.
Lebih jauh, Husain mengungkap bahwa dasar hukum pendirian GMTD sudah sejak lama menunjukkan bahwa perusahaan ini tidak semestinya menjalankan bisnis jual-beli tanah seperti sekarang.
Baca Juga:Ratusan Aparat Sisir Dua Kampung Pelaku Bentrokan di Makassar
Menurutnya, Izin Prinsip sesuai SK Gubernur No.118/XI/1991 yang menjadi pegangan GMTD adalah untuk pengembangan kawasan wisata, bukan real estate.
Apalagi, Husain menekankan, SK penugasan tahun 1991 itu telah dicabut melalui SK Gubernur No. 17/VI/1998.
"Perubahan tujuan yang mengalihkan peruntukan dari pariwisata menjadi real estate tidak dapat dibenarkan secara moral hukum," ujarnya.
Ia membandingkan kontribusi GMTD dengan kehadiran Trans Kalla dan Trans Studio Mall, yang menurutnya justru lebih banyak membawa dampak ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menjadi pusat aktivitas wisata keluarga.
"Yang mengembangkan pariwisata di Tanjung Bunga justru Kalla bersama Trans Coorp," katanya.
Baca Juga:Bos Geng Sapiria Tewas Ditembak, Pria Bertopeng Bakar Rumah dan Kendaraan di Makassar
GMTD Serang Balik, Klaim Dokumen Lengkap
Sementara, PT GMTD Tbk mengeluarkan menilai pernyataan juru bicara JK sarat misinformasi dan tidak menjawab pokok masalah utama, yakni legalitas kepemilikan tanah berdasarkan dokumen negara.
Dalam keterangannya, GMTD menyebut bahwa pihak Kalla sejauh ini tidak mampu menjelaskan sejumlah dasar hukum penting yang berkaitan dengan perolehan lahan di kawasan tersebut.
Pertanyaan dasarnya, kata GMTD, sederhana. Apa dasar hukum Kalla mengklaim kepemilikan lahan?
"Tidak ada dokumen, tidak ada izin, dan tidak ada dasar hukum yang dibuktikan," tegas pihak manajemen GMTD dalam keterangan tertulisnya.
Sebaliknya, GMTD mengklaim memiliki legalitas yang lengkap. Di antaranya, Sertifikat resmi BPN (SHM 25/1970 → SHM 3307/1997), SHGB 20454/1997, empat putusan pengadilan inkracht (2002-2007), eksekusi PN Makassar tanggal 3 November 2025, dokumen PKKPR tertanggal 15 Oktober 2025, dan pencatatan aset resmi dalam laporan keuangan audited sebagai perusahaan publik.
