Menurut JK, pemerintah dan publik mesti melihat akar persoalan yang lebih mendalam.
"Jangan lihat premannya, tapi kenapa dia jadi preman. Itu hampir semua karena tidak ada kerjaan, menganggur, tapi tetap ingin hidup, kan? Makanya bypass. Jadi tidak bisa kita selesaikan premanisme hanya dengan menghukum mereka. Harus dibuka lapangan kerja," tegasnya.
Ia menambahkan, kondisi serupa terjadi di banyak wilayah di Indonesia, dan menciptakan lapangan kerja menjadi solusi yang harus digalakkan oleh pemerintah maupun masyarakat.
"Asal ada lapangan kerja, pasti banyak kerjaan," bebernya.
Baca Juga:Jusuf Kalla: Jangan Masjidnya Bagus, Tapi Masyarakat Sekitar Miskin dan Kumuh
JK juga menyebut kondisi dunia saat ini cepat sekali berubah akibat dampak dari perang fisik dan perang ekonomi.
Hal tersebut berpengaruh besar terhadap perekonomian dan pembangunan bangsa kita.
Kata JK, dulu anggaran pembangunan untuk infrastruktur saja berada di atas Rp100 triliun. Kini tersisa hanya Rp80 triliun saja karena efisiensi.
"Ekspor kita berkurang. Batu bara, nikel, mineral, sawit, semua menurun. Akibatnya ekonomi kita menurun, pembangunan untuk negara kecil. Pemerintah sebut efisiensi," terangnya.
Dampaknya, Pemutusan Hubungan Kerja terjadi dimana-mana. Pemasukan negara dari pajak pun seret.
Baca Juga:Polda Sulsel Geram! Parkir Liar & Debt Collector Preman Akan Disikat
"Efeknya adalah pengangguran naik, orang miskin bertambah. Banyak PHK yang terjadi. Itulah yang kita hadapi pada situasi ini," sebutnya.
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran di Indonesia tahun 2024 sebanyak 7,20 juta orang. Sedangkan jumlah pengangguran di Indonesia hingga Februari 2025 naik 83 ribu orang menjadi 7,28 juta orang.
Artinya, jumlah pengangguran tumbuh 0,08 persen sepanjang Februari 2024-2025.
Sementara, secara lokal, jumlah pengangguran di Sulawesi Selatan hingga Februari 2025 mencapai 238.800 atau ada kenaikan 8.123 orang dari Februari 2024.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
