SuaraSulsel.id - Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelatihan pengelolaan keamanan siber sektor infrastruktur informasi vital guna mencegah peretasan terhadap data milik Pemprov Sulsel.
Penjabat Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat membuka Pelatihan Level 1 Security Operations Center Analyst Provinsi Sulawesi Selatan Badan Siber dan Sandi Negara Tahun Anggaran 2024, berharap kegiatan ini meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Kominfo.
Apalagi, katanya, dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) di Indonesia, agar dapat didukung oleh pemerintah daerah sehingga saling terkoneksi.
"SPBE nanti dari kabupaten kota, provinsi bahkan level desa dan publik terkoneksi dengan IKN, sehingga perlu memiliki rancang bangun sistem siber dalam jangka panjang," kata dia, Senin 26 Februari 2024.
Baca Juga:Hari Ini Pj Gubernur Sulsel dan Sejumlah Kepala Daerah Ketemu Presiden Jokowi Bahas Stadion
Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung selama 26 Februari-1 Maret 2024, diikuti perwakilan Dinas Kominfo kabupaten dan kota se-Sulsel.
Pada kesempatan ini, hadir pula Deputi Bidang Keamanan Siber Sandi Pemerintah dan Pembangunan Manusia Sulistyo serta Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Stastik dan Persandian (Kominfo) Sulsel Andi Winarno Eka.
"Selama pelatihan, peserta akan melalui proses pembelajaran untuk menguasai seluruh materi pelatihan yang diberikan oleh para widyaswara," kata dia.
Dia mengharapkan dalam pelatihan ini, peserta akan memiliki kompetensi dalam memantau aspek teknologi informasi, mendeteksi kerentanan, serta menganalisis dan mengelola informasi.
Dia mengharapkan SDM memiliki kemampuan melakukan perlindungan dan mitigasi serta deteksi dan identifikasi masalah pada pengelolaan teknologi informasi sehingga jika ada pemberitahuan dari sistem ataupun identifikasi yang dilakukan secara langsung, dapat secepatnya direspons dan ditindaklanjuti.
Baca Juga:Makassar Ingin Jadi Kota Rendah Karbon, Pj Gubernur Sulsel: Sesuai Program Pemprov Sulsel
"Salah satu tugas memonitoring adanya anomali traffic di ruang siber. Jika ada, disampaikan kepada stakeholder terkait, bahwa teridentifikasi ada aktivitas-aktivitas yang mencurigakan," katanya.
Ia mengharapkan, pemerintah daerah memiliki Security Operation Center (SOC) sehingga risiko besar kebocoran sistem elektronik dapat dihindari.
"Sistem elektronik yang menjadi tanggung jawab tersebut penting karena saat ini sedang dilakukan sistem pemerintahan elektronik. Semua layanan menjadi tanggung jawab dari kepala daerah, tanggung jawab Kominfo supaya layanan itu aman," ujarnya.
