SuaraSulsel.id - Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik meminta dukungan mahasiswa dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi daerah itu.
"Saya meminta dukungan adik-adik mahasiswa agar kami dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada di Sulbar," kata Akmal Malik, saat menemui mahasiswa yang melakukan unjuk rasa di Rumah Jabatan Gubernur Sulbar, Jumat 7 Oktober 2022.
Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa dari HMI se-Sulbar tersebut menuntut agar Penjabat Gubernur menuntaskan berbagai permasalahan yang ada di Sulbar, diantaranya terkait perkembangan program Data Desa Presisi (DDP) dan evaluasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Mahasiswa juga mendesak agar Penjabat Gubernur meninjau dan mengawal pokok pikiran DPRD Sulbar, mengevaluasi kinerja OPD, Revisi RTRW, penanganan inflasi, angka putus sekolah, penanganan stunting dan persoalan sampah di Kabupaten Polewali Mandar.
Penjabat Gubernur mengapresiasi masukan dari mahasiswa tersebut.
Ia mengaku, dengan baru menjabat empat bulan sebagai Penjabat Gubernur, belum dapat menyentuh setiap permasalahan yang ada di daerah itu.
Apalagi kata Akmal Malik, ketersediaan data yang sangat kurang.
“Untuk membangun Sulbar dengan berbagai problem, perlu data dulu. Namun karena anggaran terbatas sehingga baru bisa 45 desa," ujar Akmal Malik.
Ia juga menjelaskan pentingnya sebuah data dalam melahirkan kebijakan sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan betul-betul dirasakan masyarakat.
Baca Juga:4 Kebiasaan Mahasiswa yang Harus Dihindari saat Dapat Tugas Kelompok
Terkait inflasi di Sulbar, Akmal Malik menyampaikan cukup terkendali jika dibandingkan dengan daerah lain.
"Pada Juli 2022, inflasi di Sulbar sebesar 5,23 persen dan sekarang 4,77 persen. Memang di atas nasional, tapi kita jauh di bawah dibandingkan daerah lain," jelas Akmal Malik.
Soal angka putus sekolah berkaitan dengan stunting, Penjabat Gubernur menyatakan, dibutuhkan pembahasan khusus, sehingga ia mengajak mahasiswa membuat forum membahas persoalan tersebut.
Sedangkan untuk dana PEN lanjutnya, saat ini dalam proses pemeriksaan BPK sehingga ia mempercayakan evaluasi penggunaan dana tersebut untuk menjadi kewenangan APIP.
"Sementara untuk pokir, tentunya akan menjadi pembahasan bersama dengan DPRD Sulbar. Pemprov sendiri mendorong TAPD untuk melakukan secara proporsional terhadap pokir yang melekat di OPD," jelas Akmal Malik..
Berikutnya terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Polewali Mandar, Akmal Malik menyampaikan bahwa hal itu tidak dapat diintervensi tahun ini.
"Tahun ini baru dapat direncanakan, kemudian dianggarkan tahun berikutnya," ucapnya.
Sedangkan terkait evaluasi OPD, Penjabat Gubernur menjelaskan, pihaknya sudah melakukan asesmen dan langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi kemudian melakukan pengisian jabatan lowong, termasuk pengisian jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar.
Rencananya, bulan ini akan dilakukan lelang jabatan bulan ini, tetapi kita harus meminta izin KASN dulu," ujar Akmal Malik. (Antara)
