Hal itu dinilai sangat merugikan kepentingan masyarakat adat Suku Arfak yang mendiami empat distrik di Kabupaten Tambrauw lantaran dari sisi jarak dan kultur, masyarakat setempat jauh lebih dekat dengan Kabupaten Manokwari.
"Kami minta pemerintah dan DPR merevisi kembali RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya," desak Sakeus.
Selain mendatangi Kantor Gubernur Papua Barat, massa juga mendatangi Kantor Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat.
Sebelumnya masyarakat mengancam akan menutup aktivitas kantor pemerintahan di Papua Barat jika empat distrik di Kabupaten Tambrauw itu tidak dikembalikan ke Kabupaten Manokwari.
Baca Juga:Di Manokwari Pertalite Seharga Rp20 Ribu
Bahkan sekelompok warga melakukan blokade ruas jalan trans Papua Barat antara Kabupaten Manokwari menuju Kabupaten Tambrauw, Maybrat hingga Sorong, buntut dari penolakan bergabung-nya empat distrik di Kabupaten Tambrauw itu ke wilayah administrasi calon DOB Papua Barat Daya. (Antara)
