Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi mengaku sangat mengapresiasi rencana PT Terra Paradisaea. Apalagi status perusahaan tersebut merupakan perusahaan nasional yang tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sebagai kepala daerah, Ali Mazi yakin kehadiran investor akan memberikan angin segar.
"Saya pasti bantu. Kalau masalah hutan lindung nanti kita lihat RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Saya pasti akan bantu kalau perlu sampai ke kementerian karena niatnya baik. Asalkan PT Terra ini serius, punya anggarannya dan mau kerja, jangan sampai saya sudah jor-joran lalu berhenti," kata Ali Mazi.
Ia bahkan menegaskan, untuk mempercepat proses pembangunan industri tersebut, jika memungkinkan ia akan mengelurkan izin sementara. Ali Mazi juga mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak menghalangi ketika ada investor yang akan masuk.
"Investor ini kan masuk untuk kepentingan warga. Kehadiran mereka untuk warga kami imbau jangan halangi kalau dihalangi kapan akan tumbuh dan berkembang daerah itu, tumbuh dan berkembangnya daerah itu tergantung kalau ada investor masuk," imbuhnya.
Baca Juga:Mendag Zulhas Resmi Lepas Ekspor Baja Terbaik Indonesia ke Selandia Baru
Sementara itu, Ketua Kadin Sulawesi Tenggara, Anton Timbang menuturkan, sebagai Ketua Kadin ia terus berupaya dan membuka jaringan agar iklim investasi dan berbagai agenda nasional terus terlaksana. Ia juga membeberkan, kehadiran PT Terra sebagai salah satu perusahaan nasional yang memiliki niat baik harus didukung penuh.
"Kondisi investasi di Indonesia itu tercatat 6 persen dari perusahaan nasional dan dari luar 94. Pembangunan smelter baru kali ini putra daerah yang membangun di daerah kita, jadi harus kita dukung," katanya.
Anton berharap agar keseriusan dari PT Terra untuk melakukan investasi tidak dihalangi dan bisa dipermudah. Ia juga mengimbau agar para investor menyimpan dananya di Bank Sultra. Langkah ini diperlukan sebagai dukungan bagi kemajuan daerah.
"Saya harap dukungan dari gubernur dan seluruh OPD untuk proses perizinan bisa cepat. Harapan kami bulan Desember atau Januari paling lambat kita sudah bisa melakukan groundbreaking (peletakan batu pertama)," imbuh Anton.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulawesi Tenggara, Parinringi yang ikut memandu jalannya diskusi memastikan bahwa masalah RTRW yang jadi permasalahan akan segera dituntaskan.
Baca Juga:4 Sikap Langka yang Hanya Dimiliki Pribadi Dewasa dan Bermental Baja
"Kita secepatnya akan bentuk tim, kita akan bahas lagi teknisnya harus pikirkan masalah tata ruang karena terbagi antara darat dan laut sehigga yang paling pertama tata ruang di Kolut dan provinsi terutama untuk pelabuhan dan industrinya itu sendiri," pungkasnya.
