SuaraSulsel.id - Saat pelaku usaha pariwisata melakukan aksi di dekat Bandara Komodo Labuan Bajo. Beredar foto dan video menunjukkan bentrok antara pelaku aksi unjuk rasa dan pihak pengamanan.
Sehingga beberapa aktivis pariwisata mengalami luka pada bagian kepala dan pelipis. Selain itu, tiga aktivis ditahan oleh pihak kepolisian.
Oleh karena itu, Angelo meminta pihak pengamanan tidak melakukan tindakan kekerasan yang bersifat represif terhadap pelaku pariwisata.
Dia pun memberikan apresiasi atas aksi yang dilakukan oleh pelaku pariwisata secara damai.
Baca Juga:Tim Fasilitator Disbudpar Sulsel Dampingi Pelaku UMKM Kawasan Geopark Maros-Pangkep
Selanjutnya menyikapi kebijakan kenaikan harga tiket yang menjadi penyebab aksi dari pelaku pariwisata itu, Angelo berharap adanya sosialisasi.
Untuk menyamakan persepsi tentang biaya konservasi yang disebut oleh Pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp3,75 juta per orang per tahun.
Dia pun mendorong PT Flobamora sebagai Badan Usaha Milik Daerah untuk bergerak pula dalam rantai pasok kebutuhan pariwisata Labuan Bajo.
"PT Flobamor harus bisa hubungkan petani dengan pasar pariwisata Labuan Bajo untuk keberlangsungan petani di Flores," kata mantan Ketua Presidium PP PMKRI itu.
Anggota DPD RI asal NTT Angelo Wake Kako meminta polisi untuk tidak melakukan tindakan represif terhadap pelaku pariwisata. Mereka menolak kenaikan tarif masuk ke dalam Pulau Komodo dan Pulau Padar, Kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT.
"Aparat keamanan tidak boleh lakukan tindakan represif. Karena unjuk rasa itu dilindungi undang-undang," kata Angelo ketika dihubungi dari Labuan Bajo, Senin malam 1 Agustus 2022.
Baca Juga:Pengusaha Pariwisata di Labuan Bajo Mogok Massal Mulai Hari Ini, Tidak Mau Layani Wisatawan
Hal itu dia sampaikan menyikapi dugaan kekerasan yang dilakukan aparat keamanan. Saat aksi unjuk rasa hari ini. (Antara)
