Namun, ketua umum Agus Harimurti lebih memilih Ni'matullah dibanding IAS. Padahal, jika mayoritas suara voting menolak, maka forum musda harus menegaskan LPJ ditolak. Begitupun sebaliknya.
Masalah ini kata Amirullah sebenarnya berawal dari Herman Khaeron. Ia menduga Kepala Badan POKK DPP itu tidak melaporkan hasil Musda secara utuh.
Yakni penolakan Laporan Pertanggungjawaban pengurus DPD Demokrat Sulsel periode 2016-2021.
Menurutnya, di dalam aturan pelaksanaan Musda, Pertanggungjawaban hanya mengenal istilah diterima atau ditolak.
Baca Juga:Demokrat Pertanyakan Efektivitas Kampanye 90 Hari: Memangnya Cukup?
Jika mayoritas suara voting menolak, maka forum musda harus menegaskan LPJ ditolak. Begitupun sebaliknya.
Namun, di Sulsel, berbeda. 16 DPC menolak laporan pertanggungjawaban, namun tetap dinyatakan diterima oleh DPP.
Untuk itu, ia dan teman-temannya dengan ikhlas ingin pamit. Setelah masa jabatan berakhir tahun ini.
"Setelah kita menyelesaikan laporan pertanggungjawaban di musyawarah cabang, maka tugas dan tanggung jawab kita sudah selesai," ucapnya.
Sementara, Ni'matullah yang dikonfirmasi soal hal tersebut enggan menanggapi banyak. Ia mengatakan gejolak seperti itu adalah bagian dari dinamika berpolitik.
Baca Juga:Santai Tanggapi Ilham Arief Sirajuddin Pindah ke Golkar, Demokrat: Itu Hak Seseorang
"Itu hanya bagian dari dinamika berpolitik. Tidak masalah," ujarnya.
