Melonjak! Kasus Covid-19 DKI Tembus 1.825 Orang
"Perlu digarisbawahi bahwa 5.890 orang dari jumlah kasus aktif (75,1 persen) merupakan transmisi lokal, sedangkan sisanya adalah pelaku perjalanan luar negeri," ujar Dwi.
Kepala KSP Moeldoko Sebut PPKM Level 3 Batal Karena Kebijakan Presiden Jokowi
Muhammad Yunus Selasa, 07 Desember 2021 | 15:43 WIB
Kepala KSP Moeldoko [SuaraSulsel.id/Dokumentasi KSP]
Pembatalan kebijakan PPKM level 3 di semua daerah. Selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2022.
SuaraSulsel.id - Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan, pembatalan penerapan kebijakan PPKM level 3 di semua daerah selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2022, bentuk kebijakan gas dan rem Presiden Joko Widodo dalam menangani Covid-19.
"Kebijakan menginjak gas dan menarik rem idealnya disesuaikan dengan perkembangan data terkini COVID-19. Untuk itu gas dan rem harus dilakukan secara dinamis. Sesuai dengan perkembangan COVID-19 di hari-hari terakhir," tegas Moeldoko, usai meninjau laboratorium PUI PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Selasa (7/12/2021).
Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan yang lebih proporsional saat Nataru. Yakni tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai yang berlaku saat ini, tapi dengan beberapa pengetatan.
Keputusan ini didasarkan pada capaian vaksinasi dosis 1 di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis 2 yang mendekati 56 persen. Vaksinasi Lansia terus digenjot hingga saat ini mencapai 64 dan 42 persen untuk dosis 1 dan 2 di Jawa Bali.
Baca Juga: Presiden Jokowi Kunjungi Korban Gunung Semeru
Menurut Moeldoko, meskipun PPKM level 3 batal diterapkan di semua daerah saat Nataru, pemerintah tetap akan menerapkan sejumlah pembatasan.
"Untuk acara-acara kerumunan masyarakat yang diizinkan maksimal berjumlah maksimal 50 orang, pertandingan olahraga tetap tidak boleh tanpa penonton, dan operasional pusat perbelanjaan, restoran, bioskop juga dibatasi hanya 75 persen," terang Moeldoko.
Selain itu, tambah Moeldoko, pelaku perjalanan jarak jauh wajib menunjukkan hasil tes negatif COVID-19, baik melalui PCR atau antigen.
"Jadi Presiden satu sisi memberikan kelonggaran, tapi pada sisi yang lain memberikan penekanan atas protokol kesehatan," pungkasnya.
Baca Juga: Epidemiolog Setuju Luhut Batalkan PPKM Level 3, Apa Alasannya?
Baca Juga
14:52
WIB
Tak Khawatir, Kadis Kepri Sambut Baik Pembatalan PPKM Level 3
Bisri menilai keputusan tersebut diambil pemerintah pusat karena PPKM Level 3 tidak bisa diterapkan di semua wilayah se-Indonesia.
Selengkapnya
14:50
WIB
PPKM Level 3 Serentak Batal, Moeldoko Ungkap Kebijakan Gas-Rem Jokowi
Diketahui, Pemerintah pada Senin (6/12/2021) memutuskan untuk tidak menerapkan PPKM Level 3 pada periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022
Selengkapnya
14:34
WIB
Jokowi Sebut Perjuangan Ibarat Bung Karno, Politikus Demokrat Sindir soal Utang
Hal itu ditulis untuk menanggapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia memimpin negar-negara kaya di dunia dalam presidensi G20.
SelengkapnyaKomentar
Berita Terkait
