SuaraSulsel.id - 194 Pastor Katolik di Tanah Papua mengirim seruan perdamaian. Gencatan senjata TNI, Polri dan OPM. Pastor juga berharap dunia internasional lebih peduli terhadap konflik di Papua.
Situasi Papua dan Papua Barat yang tidak pernah lepas dari konflik bersenjata, mendorong Gereja Katolik bersuara lebih keras dan tegas.
Sebelum ini, telah ada seruan moral 147 Pastor Katolik Papua pada 10 Desember 2020 dan permintaan genjatan senjata dari 36 Imam Projo Keuskupan Timika 31 Oktober lalu.
Mengutip VOA, selain menyebut bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah,194 pastor Katolik ini bahkan berharap ada kepedulian dari dunia internasional, seperti dinyatakan Pastor Alberto John Bunai, Pr ketika membacakan seruan itu.
Baca Juga:Sepak Bola Peparnas Papua: Jawa Barat Sabet Perunggu, Begini Komentar Pelatih
“Dengan tegas mendukung diundangnya Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, supaya dapat melihat dan mendengar sendiri bagaimana kondisi HAM yang sebenarnya di Papua,” papar Pastor John Bunai.
Berkonflik dan Miskin
Dalam pernyataan yang sama, para pastor juga meminta kepada duta besar negara-negara sahabat untuk turut membantu. Mereka diharapkan turut mendesak semua kubu yang berperang, TNI/POLRI maupun TPN-OPM agar segera mengadakan gencatan senjata atau jeda kemanusiaan.
Gereja Katolik di Papua juga menyampaikan pesan ke Duta Besar Vatikan di Jakarta, sebagai perwakilan Gereja Katolik sedunia, bahwa Otonomi Khusus yang sudah berjalan 20 tahun di Papua, telah gagal mencapai tujuan. Papua kaya akan sumber daya alam, kata Pastor, tetap rakyatnya berada miskin.
Data BPS yang menyebut Provinsi Papua dan Papua Barat adalah wilayah termiskin pertama dan kedua di Tanah Air, dengan tingkat kemiskinan 28,6 persen dan 21,7 persen.
Baca Juga:Sepak Bola Peparnas Papua: Tuan Rumah dan Kalimantan Selatan Berebut Emas di Final
Seruan juga disampaikan kepada pemimpin negara-negara, yang memberikan bantuan dana kepada Pemerintah RI untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.
“Kami berseru kepada negara dan instansi pemberi dana pembangunan di Papua agar meninjau kembali kerja sama yang dibangun selama ini. Sebab yang terjadi di Tanah Papua adalah pembangunan sarana fisik sebagai prioritas, penambahan pasukan organik hampir di seluruh Tanah Papua,” papar Pastor John Bunai.
Gereja Katolik juga menilai di Papua terjadi pemaksaan kehendak, tindakan kekerasan, pembungkaman ruang demokrasi, pembunuhan yang tidak ditindak, dan kriminalisasi terhadap awak media yang berbicara tentang kebenaran dan keadilan.
“Bahkan seruan para Pastor dipandang miring, malah mereka dinilai sebagai separatis pendukung TPN-OPM,” tambahnya.
