Juru Bicara Presiden Diangkat Sebagai Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan

SuaraSulsel.id - M Fadjoel Rachman Juru Bicara Presiden Jokowi, diangkat sebagai Dewan Pembina Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi ini mengemban amanah sebagai Dewan Pembina di KKSS Kalimantan Selatan yang dijalankan sampai sekarang. Kali ini, Fadjroel ditunjuk kembali sebagai Dewan Pembina di KKSS pusat.

Bung Fadjroel, sapaan akrabnya, menerima surat keputusan organisasi dari Ketua Umum BPP KKSS, Muchlis Patahna di Sekretariat BPP KKSS, Jakarta, Jumat (10/9/2021). Fadjroel pun merasa terharu atas amanah yang diberikan.

"Terima kasih banyak telah diajak untuk menjadi pengurus BPP KKSS. Semoga saya bisa berkontribusi yang terbaik untuk organisasi ini dan tanah leluhur saya," kata Fadjroel.

Baca Juga:Ramai Cat Ulang Pesawat, Cuitan Fadjroel 'Beye, Kamu Pikir Rakyat Itu Bodoh' Diungkit Lagi

Fadjroel Rahman memang diketahui memiliki darah Sulawesi Selatan. Kakek atau datuknya berasal dari Kabupaten Bone.

"Waktu saya kuliah di ITB Bandung, beberapa kali main di asrama Sulsel, termasuk ketika dikejar aparat orde baru saat itu, saya juga sembunyi di asrama tersebut," lanjutnya.

Hubungannya dengan Sulawesi Selatan sungguh kental. Demikian membuat Fadjroel diberi tanda kehormatan dari Dewan Adat Saoraja Kabupaten Bone pada saat berkunjung ke Bone, Sulawesi Selatan akhir bulan lalu.

Fadjroel dianugerahkan gelar nama Bugis "I Palattui Daeng Manrapi". Artinya sosok cendekiawan, pemikir yang arif dan bijaksana, serta punya kemampuan menyampaikan kebenaran demi kepentingan bangsa dan tanah air yang diamanahkan oleh negara.

Sosok pembela kebenaran nyatanya juga diakui Muchlis. Ia sangat mengetahui keberanian Fadjroel Rahman dalam menegakkan demokrasi sejak mahasiswa.

Baca Juga:Tanggapi Jokowi Banyak Dihujani Kritik, Jubir Presiden Fadjroel Bilang Begini

"Kami memahami betul track record Pak Fadjroel Rachman. Berjuang dari bawah. Mulai saat masih mahasiswa yang cukup vokal dalam mengkritik pemerintah saat itu. Berjuang untuk menegakkan demokrasi di Indonesia," terang Muchlis.