“Pertemuan pada hari ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan penyiapan lahan karena pembangunan jalan tol ini sendiri sudah akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR dengan estimasi waktu pengerjaan kurang lebih 1 tahun. Untuk itu kami berharap dukungan dari semua pihak, Pemprov dan Pemkot agar akses jalan ini dapat terwujud sesuai target waktu,” tambah Prakosa.
“Kami yakin pembangunan jalan tol ini bukan hanya akan memberikan manfaat kepada Pelindo IV tapi juga kepada masyarakat Makassar dan juga kepada masyarakat seluruh Indonesia melalui biaya logistik yang lebih rendah dan barang-barang yang akan dilakukan bongkar muat di MNP ini akan memiliki tarif yang kompetitif.”
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel, Bambang Priono meminta agar Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Pertanahan Kota Makassar agar segera melakukan penetapan lokasi sebagai bagian dari tahapan yang ada dilanjutkan dengan sosialisasi dari Pemkot Makassar.
“Mudah-mudahan kolaborasi kita berjalan dengan baik dan apa yang kita lakukan terlaksana seperti yang kita inginkan bersama untuk Sulawesi umumnya dan Makassar khususnya bisa lebih baik lagi,” ujar Bambang.
Baca Juga:Dampak Larangan Mudik, Penumpang Kapal Pelni Tujuan Makassar Hanya 4 Orang
Sementara itu, Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menuturkan bahwa pihaknya mendukung rencana pembangunan akses jalan tol tersebut. Pada prinsipnya, pihaknya juga ingin mempercepat akses jalan tol menuju MNP dengan tanpa mengganggu delianisasi rel kereta api.
“Dan saya minta, bangun komunikasi yang baik serta pelibatan masyarakat sekitar MNP. Fasilitas umum di area ini juga kiranya dapat ditingkatkan melalui program CSR Pelindo IV,” tukas Danny Pomanto.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknik Pelindo IV menambahkan bahwa sejak awal konstruksi MNP, Perseroan sudah melibatkan masyarakat setempat, antara lain para pekerja yang menginap dan memenuhi kebutuhan konsumsi mereka melalui masyarakat setempat.
Bahkan menurutnya, di akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 nanti, pekerjaan padat karya MNP membutuhkan sekitar 500 tenaga kerja lokal untuk memasang paving block untuk luasan sekitar 100 hektare.
Lanjut Prakosa, di dalam area MNP seluas 130 hektare telah dialokasikan sekitar 40 hektare untuk RTH (Ruang Terbuka Hijau) yang bisa digunakan untuk masyarakat sekitar.
Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Rencana Induk Pelabuhan (RIP) dengan tetap menerapkan penyesuaian dan pembatas untuk area tertentu karena di setiap pelabuhan berlaku standar internasional keamanan pelabuhan yakni ISPS Code (The International Ship and Port Facility Security Code atau ISPS Code).
Baca Juga:Angka Putus Sekolah Tinggi, Ini yang Dilakukan Wali Kota Makassar
“RTH ini meliputi fasilitas ibadah seperti masjid yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Juga akan ada area untuk orang-orang atau masyarakat agar bisa saling berinteraksi. Jadi konsep yang diusung adalah mengembalikan kejayaan Makassar sebagai kekuatan maritim di Indonesia bahkan juga di Asia Tenggara.”
