alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

1,4 Juta Orang Diprediksi Masuk Sulsel, Bakal Dicegat di Perbatasan

Suhardiman Sabtu, 17 April 2021 | 11:18 WIB

1,4 Juta Orang Diprediksi Masuk Sulsel, Bakal Dicegat di Perbatasan
Ilustrasi mudik, perantau, pemudik, pendatang. [Shutterstock]

Pos itu akan ditempatkan di masing-masing perbatasan kabupaten/kota se-Sulsel.

SuaraSulsel.id - Sekitar 20 persen atau 1.470.662 (juta) orang dari jumlah pemudik Sulsel 7.104.650 (juta) orang diprediksi akan melakukan mudik.

"Sementara pemudik setelah H+7 sebesar 4.6 persen atau 326.814 (ribu) orang," kata Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Muhammad Arafah, Sabtu (17/4/2021).

Ia mengatakan, persentase daerah tujuan mudik angkutan lebaran Sulsel masih tergolong rendah dari daerah lainnya.

Daerah tujuan mudik tertinggi ialah Jawa Tengah 37 persen, Jawa Barat 23 persen, dan Jawa Timur 14 persen.

Baca Juga: Bocor Tarif Endorse Ayu Ting Ting, Ini Detailnya

"Kita di Sulsel persentase daerah tujuan mudik 0,5 persen, termasuk rendah, dibanding daerah lain di Jawa," sebutnya.

Transportasi darat seperti kendaraan umum, kendaraan perseorangan, angkutan sungai, danau dan penyeberangan akan dilarang. Terkecuali untuk perjalanan dalam kawasan aglomerasi atau wilayah perkotaan, khusus di Maros-Makassar-Gowa-Takalar atau Mamminasata.

"Ini berlaku bagi pekerja, kan banyak orang Gowa, Maros, dan Takalar bekerja di Makassar, itu dibolehkan tapi harus dilengkapi surat tugas," jelas Arafah.

Selanjutnya, kebijakan transportasi udara. Kata Arafah, larangan pengoperasian sarana transportasi udara berlaku untuk semua pesawat penumpang, kecuali pimpinan tinggi negara dan tamu kenegaraan, angkutan kargo, angkuran perintis, serta seizin direktorat jenderal perhubungan udara.

Kebijakan transportasi laut, dikecualikan bagi kapal penumpang yang melayani pemulangan TNI, PMI, WNIB, ABK WNI yang bekerja di kapal asing, angkutan laut antar pulau, serta angkutan barang logistik.

Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Pada Malam Hari

"Bagi pelanggar akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan," tegas Arafah.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait