"Sejak kapan Golkar gelar musda dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test. Di peraturan organisasi itu tidak ada yang seperti itu," kata Mustafa.
Ia meminta agar partai Golkar Sulsel tidak asal buat aturan sendiri. Menurutnya, Musda adalah hal yang sakral sehingga harus ikut aturan organisasi.
Mustafa menjelaskan, aturan dan pelaksanaan musda di kabupaten dan kota sudah diatur dalam Peraturan Organisasi nomor 2 tahun 2020.
Dalam petunjuk pelaksanaan musda partai Golkar juga tak satupun pasal yang mengatur soal uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon ketua DPD II Golkar. Sehingga, jangan ada lagi ada gerakan tambahan.
Baca Juga:Nama Bupati Dodi Reza Diusung di Pilgub Sumsel, Ini Target Golkar Palembang
"Pasal berapa dan aturan mana yang mewajibkan calon ketua DPD II di-fit and proper test? Apakah kemarin ketua DPD I waktu maju di-fit and proper test?. Jadi jangan buat aturan di luar aturan yang sudah ditetapkan DPP," jelasnya.
DPP juga mengendus adanya praktik transaksi pada gelaran Musda di Sulsel. Mustafa pun mengaku DPP akan menelusuri persoalan tersebut.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
