Dari ketujuh polisi itu, 4 diantaranya sebagai saksi dan 3 sebagai terlapor. Selain itu ikut diperiksa seorang saksi lain dari pihak security BLK Kendari.
Sementara korban, Rudinan diharapkan bisa kooperatif untuk dimintai keterangan oleh polisi penyidik. Demikian pula kepada jurnalis yang melihat atau merekam kejadian dugaan pemukulan itu agar bersedia menjadi saksi.
Pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan kasus tersebut jika memenuhi unsur untuk ditindaki sebagai tindak pidana umum, selain proses penyelidikan pelanggaran kode etik dan protap kepolisian terkait penangnana aksi massa.
“Tindak tegas yang bersangkutan sesuai ketentuan yang ada," kata Yan Sultra.
Baca Juga:Wartawan Situbondo Kecam Premanisme Pengawal Menteri Kelautan dan Perikanan
Pemimpin Redaksi harian Berita Kota Kendari Mahdar Tayyong mengatakan, kekerasan yang diterima wartawannya bernama Rudinan harus diusut tuntas.
Kekerasan terhadap jurnalis agar tidak terulang menjadi komitmen semua pihak, baik jajaran pimpinan Polda Sultra maupun pimpinan organisasi media di Sultra.
Untuk itu, Ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wilayah Sultra, M Djufri Rachim, dalam kesempatan itu menawarkan kepada Kapolda Sultra agar dapat diususun pedoman peliputan aksi massa.
Dengan demikian, polisi yang bertugas di lapangan mengetahui dan mengenali kerja-kerja jurnalis saat melakukan peliputan, demikian pula sebaliknya jurnalis dapat memahami wilayah kerja kepolisian saat mengamankan aksi massa.
Jurnalis perlu diperkenalkan situasi “Hijau”, “Kuning” dan “Merah” menurut versi kepolisian dalam suatu aksi massa. Pada setiap indikator itu, dimana poisisi jurnalis supaya aman saat meliput.
Baca Juga:Kasasi Ditolak, Hakim Suruh Putra Harmoko Bayar Pensiunan Wartawan Pos Kota
“Kira-kira itu antara lain isi buku pedoman yang akan disusun tersebut,” kata Djufri yang juga Pemimpin Redaksi SultraKini.com.
