alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Menteri Sosial Juliari Tersangka Korupsi Bansos, KPK Sebut Hukuman Mati

Muhammad Yunus Minggu, 06 Desember 2020 | 08:21 WIB

Menteri Sosial Juliari Tersangka Korupsi Bansos, KPK Sebut Hukuman Mati
Menteri Sosial Juliari P Batubara. (Foto: Antara)

Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan diri ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

SuaraSulsel.id - Menteri Sosial Juliari P Batubara menyerahkan diri ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Minggu (6/12/2020).

Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Atas dugaan menerima suap terkait pengadaan bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial. Usai Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Kemensos.

KPK meringkus 6 orang. Dalam operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kementerian Sosial. Operasi tangkap tangan dilakukan di dua kota, Jakarta dan Bandung.

Penangkapan dilakukan hari Jumat 4 Desember 2020 jam 23.00 sampai Sabtu 5 Desember 2020 jam 02.00 dinihari.

Baca Juga: Jadi Tersangka Korupsi Bansos Covid, Mensos Menyerahkan diri Ke KPK

"KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap tersangka PPK pada program bansos di Kemensos RI," kata Ketua KPK Filri Bahuri kepada wartawan.

OTT tersebut, kata Firli, terkait "dugaan korupsi PPK telah menerima hadiah dari para vendor PBJ bansos di Kemensos RI dalam penanganan Pandemi Covid-19."

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menambahkan Pejabat kementerian yang ditangkap berinisial J. Beberapa orang lagi yang ditangkap dari kalangan swasta. Keenam orang tersebut sekarang tengah menjalani pemeriksaan.

Penangkapan terhadap pejabat Kementerian Sosial ini mendapatkan reaksi dari masyarakat. Banyak yang meminta agar pelaku dihukum mati.

Alasannya, korupsi dilakukan di saat masyarakat sedang mengalami kesulitan. Akibat dampak pandemi Covid-19.

Baca Juga: KPK Sita Uang Rp14,5 M Terkait Dugaan Korupsi Bansos Covid-19

Firli Bahuri dalam konferensi persnya mengatakan, KPK akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Merujuk pada pasal 2 tantang penindakan.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait