SuaraSulsel.id - Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, sejumlah lembaga pemantau dan pengawas mulai bermunculan. Salah satunya, Lembaga Pemerhati Pilkada Sulsel (LPPS).
LPPS akan mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan potensi kecurangan pada gelaran pilkada serentak 2020 di Sulsel.
Tujuannya, untuk memantau gerak-gerik ASN atau pejabat pemerintah pada setiap tahapan Pilkada. Terutama di Makassar yang ramai diduga ada mobilisasi ASN.
“Kami telah mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Pemerhati Pilkada Sulsel yang akan menjaga kenetralan Sulsel. Utamanya Makassar dalam pilkada,” kata Syamsu Rijal, Ketua LPPS, dalam pernyataan resminya kepada terkini.id--jaringan suara.com, Kamis (26/11/2020).
Baca Juga:Selesai Sortir, KPU Bantul Temukan Ribuan Surat Suara Rusak
Syamsu Rijal didampingi sejumlah koordinator kecamatan di Makassar menekankan, agar ASN tetap menjaga netralitasnya sepanjang gelaran pilkada berlangsung.
“Kami mengimbau kepada ASN, lurah, camat, agar tidak terlibat dalam politik praktis, money politic, atau apa pun itu. Karena telinga dan mata kami berada di mana-mana dan kami siap melaporkan, memenjarakan,” tegas Syamsu Rijal.
Khusus di Kota Makassar, belakangan ini memang santer terdengar ASN tidak netral. Bahkan terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.
Misalnya beredar rekaman suara mirip suara oknum sekcam, rekaman suara oknum camat, hingga video sejumlah oknum ASN yang memfitnah salah satu kandidat.
Syamsu Rijal pun mengingatkan dan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga agar Pilkada Makassar berjalan, aman, lancar, dan damai.
Baca Juga:Pilkada Purbalingga: Paslon Tiwi-Dono akan Laporkan Oji-Jeni ke Bawaslu
“Jangan ada keperpihakan. Tetap netral. Semoga Pilkada Makassar bisa berjalan lancar dan mari kita sama-sama jaga Makassar tetap damai,” ucapnya.
Selain deklarasi, LPPS menggelar bagi-bagi masker di fly over Jalan AP Pettarani. Kegiatan serupa kemudian berlanjut Kantor Wali Kota Makassar. Juga penyampaian imbauan sampai ke kantor kecamatan dan kelurahan.
Sebelumnya, lembaga serupa bernama Institut Kausa Demokrasi Indonesia (IKDI) sudah lebih dahulu terbentuk. Mereka juga berfokus dalam memantau proses demokrasi yang sedang berlangsung di Kota Makassar.
