Tanah Adat Pamona Digusur, Dijadikan Lahan Kelapa Sawit

"Saya adalah generasi kedua yang memperjuangkan tanah itu, namun tekanan demi tekanan sudah cukup luar biasa. Terutama saya sudah banyak mendapat tekanan. Bahkan tahun lalu hampir terjadi konflik berdarah. Kami sudah memperjuangkan lebih dari 30 tahun tanah kami," terang Evi.

Akibat lahan tersebut diserobot, kata dia, warga Pamona sudah tidak dapat bekerja lagi. Sebab, satu-satunya tanah yang selama ini dijadikan masyarakat untuk bertahan hidup semuanya sudah dirampas oleh PTPN untuk kepentingan lahan kelapa sawit.

"Sekarang kami sudah tidak punya penghasilan karena lahan kami sudah tidak ada. Setiap mereka ke kebun, mereka (PTPN bawa Brimob)," katanya.

Senada dengan Evi, warga Pamona, Tedy menambahkan bahwa dirinya juga menjadi korban perampasan tanah yang dilakukan oleh PTPN XIV. Kebun-kebun Tedy yang ditanami merica dan coklat juga dirampas oleh PTPN.

Baca Juga:Masyarakat Adat yang Lahannya Tidak Digusur Lebih Survive saat Pandemi

"Kebun saya, di dalamnya ada 1500 merica, 100 coklat, dan pohon palang. Kalau tetangga-tetangga saya, ada ribuan sawit, tanaman merica yang lain. Itu semua dirusak tidak ada ganti rugi," ungkap Tedy.

Tedy mengungkapkan bahwa berbagai upaya juga telah dilakukan oleh masyarakat Pamona untuk mempertanyakan mengapa lahan pertanian mereka dirampas oleh PTPN.

Namun, jawaban yang diterima masyarakat Pamona dari PTPN malah justru hal yang tidak mengenakkan.

"Kami sudah melakukan upaya untuk bertanya kepada PTPN, tapi PTPN justru mengatakan kami bodoh, penipu. Dan mengatakan kalau anda merasa ini tanah milik anda, silahkan gugat di pengadilan. Itu berarti gugatan perdata, kita tidak ada uang. Kita orang miskin. Selama PTPN datang ke Luwu Timur sampai sekarang, tidak ada kontribusi apa pun. Selain hanya merampas lahan-lahan pertanian keluarga saya, dan teman-teman yang lain," beber Tedy.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin mengemukakan, apa yang terjadi pada masyarakat Pamona telah membuktikan bahwa rakyat kerap kali menjadi korban bisnis negara untuk memperluas atau meningkatkan APBD dan APBN serta pendapatan negara.

Baca Juga:AMAN Bicara Sulitnya Pengesahan UU Masyarakat Adat

Dimana, tanah-tanah adat yang sudah dikelola oleh masyarakat selama bertahun-tahun juga dirampas secara paksa.

"Yang terjadi adalah negara dan pemerintah sudah sering kali mengabaikan hal tersebut dan mengambil tanah itu secara paksa," katanya.

Sebab itu, Amin menegaskan agar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tidak menggunakan cara-cara lama untuk memperluas bisnis negara. Erick Thohir harus bertanggungjawab atas konflik agraria yang dialami warga adat Pamona, Kabupaten Luwu Timur.

"Erick Thohir harus tanggungjawab atas konflik agraria di Pamona. Ada ratusan warga Pamona dan belasan warga Desa Pancakarsa yang saat ini mencari keadilan agar tanahnya dikembalikan oleh PTPN. Saya juga meminta agar PTPN menghentikan cara-cara represif dalam mendapatkan aset-asetnya. Dan pemerintah harus turun tangan atas konflik ini," tegas Amin.

Sementara itu, Manager PTPN XIV Andi Evan yang dikonfirmasi terpisah belum mau memberikan komentar terkait lahan masyarakat Pamona, Kabupaten Luwu Timur yang direbut secara paksa tersebut. Ia beralasan sedang berada di luar kota untuk suatu kepentingan.

"Baiknya dibicarakan di kantor. Saya di Burau besok pagi," singkatnya.

Kontributor : Muhammad Aidil