- Dua kakak beradik korban kekerasan seksual di Gowa mengalami trauma berat dan risiko bunuh diri.
- Lembaga pendamping melaporkan penyidik Polda Sulsel ke Propam setelah kasus penghentian penyidikan terjadi.
- Koalisi mendesak Polri mengevaluasi SP3 serta memeriksa alat bukti rekaman suara dan psikologis korban.
Penyidik dilaporkan ke Propam
Tak hanya mendesak evaluasi, tim pendamping juga mengambil langkah hukum dengan mengadukan penyidik yang menangani perkara tersebut ke Propam Polri.
Anggota LBH Haros, Qonita Abu Bakar mengatakan pihaknya telah mengajukan pengaduan masyarakat (Dumas) sebagai bentuk keberatan terhadap proses penanganan perkara hingga akhirnya dihentikan.
Menurutnya, pengaduan tersebut merupakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, aspirasi, maupun informasi mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.
"Kami mengambil langkah untuk Dumas atau pengaduan masyarakat. Karena kasus ini dihentikan, kami melaporkan penyidiknya ke Propam," kata Qonita.
Qonita menilai penghentian perkara perlu ditelaah kembali, terutama karena UU TPKS telah mengatur secara khusus mengenai alat bukti dan persyaratan bagi aparat penegak hukum yang menangani perkara kekerasan seksual.
Dia menyoroti ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 UU TPKS yang memperluas pengertian saksi.
Seseorang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara kekerasan seksual meskipun tidak mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, sepanjang keterangannya berkaitan dengan perkara.
Ketentuan itu, menurut Qonita, membuka ruang bagi keterangan saksi yang mengetahui cerita atau pengakuan korban, termasuk teman yang menjadi tempat korban mencurahkan pengalamannya.
Selain itu, Pasal 24 UU TPKS juga mengatur alat bukti dalam perkara kekerasan seksual, termasuk informasi elektronik dan dokumen elektronik.
Salah satu bukti yang dipersoalkan tim pendamping adalah rekaman suara yang disebut dibuat korban saat dugaan kekerasan seksual terjadi.
Qonita mengatakan rekaman tersebut telah diserahkan kepada penyidik. Pihaknya bahkan meminta agar rekaman itu diperiksa di laboratorium forensik (Labfor) untuk memastikan keasliannya.
Namun, menurut dia, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang diharapkan tim pendamping.
"Korban sempat merekam suara pelaku. Kami sudah meminta tolong agar rekaman ini diperiksa di Labfor, tetapi justru tidak diindahkan. Itu yang sangat berat bagi kami," ujarnya.
Qonita juga menyoroti pentingnya pemeriksaan psikologis dalam penanganan perkara kekerasan seksual.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Kasus Dugaan Ayah Cabuli Dua Anak di Gowa Di-SP3, Korban Alami Trauma Berat
-
Netzme Buka Sentra QRIS UMKM di Makassar, Hadirkan Edukasi hingga Pendampingan Usaha
-
Terlibat Narkoba, Tiga Anggota Polri di Sulsel Terancam Dipecat
-
Transformasi Ekonomi Fakfak Dimulai: 33 Orang Lolos Asesmen Agen Usaha Lokal
-
Polda Sultra Gerebek Pengguna Narkoba di Kendari, Sita Uang Rp310 Juta dan Tangkap 9 Orang