- Dua kakak beradik korban kekerasan seksual di Gowa mengalami trauma berat dan risiko bunuh diri.
- Lembaga pendamping melaporkan penyidik Polda Sulsel ke Propam setelah kasus penghentian penyidikan terjadi.
- Koalisi mendesak Polri mengevaluasi SP3 serta memeriksa alat bukti rekaman suara dan psikologis korban.
SuaraSulsel.id - Dampak dugaan kekerasan seksual yang dialami dua kakak beradik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan (Sulsel) memengaruhi kondisi psikologis mereka secara serius.
Bahkan, salah satu korban disebut memiliki risiko melakukan bunuh diri berdasarkan hasil asesmen psikologis.
Kondisi tersebut diungkap Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sulawesi Selatan, Warida yang mendampingi kedua korban.
Hasil asesmen psikologis yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Sulsel menunjukkan keduanya mengalami trauma berat.
Warida mengatakan kondisi psikologis korban menjadi perhatian serius di tengah penghentian penyidikan dua perkara dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan ke Polda Sulsel.
Salah satu korban bahkan disebut berada dalam kondisi psikologis yang mengkhawatirkan hingga memiliki indikasi risiko bunuh diri.
"Terjadi trauma yang sangat tinggi terhadap kedua anak ini. Hasil asesmen psikologis dari teman-teman UPT PPA Sulsel salah satunya menunjukkan bahwa si kakak ini bisa dianggap akan melakukan bunuh diri," kata Warida, Jumat (20/11/2026).
Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh dua kakak beradik berinisial AN (14) dan ARR (22). Keduanya diduga mengalami kekerasan seksual berulang yang dilakukan ayah kandung mereka berinisial MA (46).
Tim pendamping menilai penghentian penyidikan justru menambah persoalan bagi korban yang selama ini berjuang mendapatkan keadilan.
Koalisi Advokasi Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan mendesak Polri mengevaluasi secara menyeluruh proses penyidikan dan dasar penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Mereka juga meminta pengawasan dari pengawas penyidikan (Wasidik) Bareskrim Polri untuk menelaah pertimbangan penyidik dalam menghentikan kedua perkara tersebut.
Selain itu, koalisi meminta Polda Sulsel memberikan penjelasan terbuka mengenai penilaian terhadap seluruh keterangan dan alat bukti yang telah diserahkan pendamping korban.
Pemeriksaan juga diminta dilakukan dengan perspektif korban serta mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Warida menegaskan, korban harus tetap memperoleh pendampingan hukum, psikologis, dan perlindungan selama proses penanganan perkara.
Koalisi juga meminta tidak ada tekanan maupun intimidasi yang berpotensi membuat korban kembali mengalami penderitaan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros
Pilihan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
Terkini
-
Kasus Dugaan Ayah Cabuli Dua Anak di Gowa Di-SP3, Korban Alami Trauma Berat
-
Netzme Buka Sentra QRIS UMKM di Makassar, Hadirkan Edukasi hingga Pendampingan Usaha
-
Terlibat Narkoba, Tiga Anggota Polri di Sulsel Terancam Dipecat
-
Transformasi Ekonomi Fakfak Dimulai: 33 Orang Lolos Asesmen Agen Usaha Lokal
-
Polda Sultra Gerebek Pengguna Narkoba di Kendari, Sita Uang Rp310 Juta dan Tangkap 9 Orang