Muhammad Yunus
Rabu, 18 November 2026 | 07:36 WIB
Ilustrasi: Massa buruh melakukan long march saat aksi unjuk rasa di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Kamis (24/9/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
Baca 10 detik
  • Dewan Pengupahan Sulsel mengumumkan UMP 2027 paling lambat pada Sabtu, 21 November 2026.
  • Besaran UMP 2027 dipastikan minimal Rp3.915.118 berdasarkan angka Kebutuhan Hidup Layak dari BPS.
  • KSPSI Sulsel memperjuangkan kenaikan UMP minimal sepuluh persen sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.

SuaraSulsel.id - Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2027 akan diumumkan paling lambat Sabtu, 21 November 2026.

Nilainya dipastikan tidak akan lebih rendah dari Rp3,9 juta setelah Dewan Pengupahan Sulsel menerima angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp3.915.118.

Angka KHL tersebut menjadi salah satu acuan dalam pembahasan penetapan UMP tahun depan. Nilainya mengalami kenaikan 6,68 persen dibandingkan KHL 2025.

Anggota Dewan Pengupahan Sulsel, Ahmad Ibrahim mengatakan angka KHL tersebut telah diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dengan demikian, besaran UMP 2027 nantinya minimal harus menyamai angka kebutuhan hidup layak tersebut.

"Sulawesi Selatan itu KHL-nya Rp3.915.118. Ada kenaikan 6,68 persen KHL dibanding tahun 2025. Dari Badan Pusat Statistik Nasional yang memberikan (angka) itu," ujar Ahmad, Selasa, 17 November 2026.

Ahmad menjelaskan batas waktu penetapan UMP 2027 paling lambat pada 21 November mendatang. Hal itu sudah dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan jajaran Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kabupaten/kota se-Sulsel, kemarin.

Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membahas sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan serta surat dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) kepada gubernur terkait penetapan upah minimum.

"Jadi kita harus sudah rapat tadi dengan Dinas Tenaga Kerja se-Sulawesi Selatan. Diundang semua dalam rapat tadi, kemudian di situ dibicarakan tentang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 serta adanya surat dari Kemenaker kepada gubernur untuk melakukan penetapan itu paling lambat tanggal 21 November," jelasnya.

Baca Juga: Terbongkar! Modus Penyelundupan 3,5 Juta Liter BBM Subsidi di Sulsel Lewat Laut

Ahmad menegaskan angka KHL menjadi batas bawah dalam penentuan upah minimum. Dewan Pengupahan berharap UMP Sulsel 2027 nantinya bisa ditetapkan lebih tinggi agar daya beli pekerja tetap terjaga.

"UMP itu tidak boleh di bawah KHL. Minimal sama dengan KHL jadi Rp3,9 juta sekian. Diupayakan di atasnya, kan begitu," tegasnya.

Selain menentukan besaran UMP, Dewan Pengupahan Sulsel juga akan mendorong perusahaan menerapkan struktur dan skala upah.

Kebijakan ini dinilai penting agar pekerja dengan masa kerja lebih lama tidak menerima perlakuan pengupahan yang sama dengan karyawan baru tanpa mempertimbangkan pengalaman.

Kata Ahmad, pembahasan upah tidak semestinya hanya berfokus pada pekerja dengan masa kerja satu tahun.

Perusahaan juga perlu memperhatikan masa kerja, pengalaman, serta jenjang pekerjaan karyawan.

Load More