Muhammad Yunus
Selasa, 17 November 2026 | 09:59 WIB
General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), Didik Wicaksono bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin [SuaraSulsel.id/Istimewa]
Baca 10 detik
  • Fenomena El Nino menyebabkan penurunan kapasitas produksi tiga PLTA di Sulawesi Selatan, memicu pemadaman listrik bergilir sejak 16 November 2026.
  • GM PLN UID Sulselrabar Didik Wicaksono menyatakan PLN menyiapkan tambahan daya 700 MW serta genset untuk mengatasi defisit pasokan listrik.
  • Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta PLN mempercepat penanganan dan menempatkan genset tambahan guna memulihkan layanan publik serta aktivitas ekonomi.

SuaraSulsel.id - Pemadaman listrik bergilir yang terjadi di Makassar dan sejumlah wilayah Sulawesi Selatan disebabkan defisit pasokan listrik akibat penurunan produksi sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (Sulselrabar), Didik Wicaksono, mengungkapkan kapasitas produksi tiga PLTA utama turun drastis akibat berkurangnya ketersediaan air yang dipicu fenomena El Nino.

Ketiga pembangkit tersebut yakni PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru. Dalam kondisi normal, ketiganya mampu memasok sekitar 800 megawatt (MW). Namun, saat ini kapasitas produksinya hanya sekitar 300 MW.

"Artinya, terjadi kehilangan pasokan sekitar 500 MW yang menyebabkan sistem kelistrikan mengalami defisit daya," kata Didik di Makassar, Senin (16/11/2026).

Penjelasan tersebut disampaikan Didik saat menghadiri pertemuan dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar.

Pertemuan itu digelar untuk membahas gangguan pasokan listrik dan langkah percepatan pemulihan.

Didik mengatakan, penurunan produksi pembangkit membuat PLN harus melakukan pengaturan beban melalui pemadaman bergilir.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan sistem kelistrikan agar tidak terjadi pemadaman secara menyeluruh.

"Kami masih kekurangan daya akibat variasi musim. Pembangkit-pembangkit besar kami, seperti PLTA Bonto Batu, Malino, dan Bakaru, karena El Nino kapasitasnya turun drastis. Dari total sekitar 800 MW, sekarang hanya sekitar 300 MW," ujarnya.

Baca Juga: Kementerian Investasi Buka Desk di Makassar, PSEL Rp3,5 Triliun Jadi Prioritas

PLN Siapkan Tambahan Daya 700 MW

Untuk mengatasi defisit pasokan, PLN menyiapkan tambahan daya melalui pembangkit sewa dengan total kapasitas mencapai 700 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Sulawesi bagian selatan.

Dari total tambahan tersebut, sekitar 125 MW telah beroperasi. Sementara 200 MW lainnya masih dalam proses pengadaan dan pengoperasian.

Tambahan daya itu direncanakan ditempatkan di sejumlah wilayah, antara lain Sungguminasa, Bulukumba, Palopo, serta beberapa daerah di Sulawesi Tenggara.

Dalam skema tersebut, PLN juga menyiapkan pengadaan sekitar 50 unit generator set (genset), termasuk yang diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan listrik di Kota Makassar.

"Totalnya nanti 700 MW untuk mendukung sistem kelistrikan di Sulawesi bagian selatan," ungkap Didik.

Sementara itu, PLN masih berharap curah hujan segera meningkat, khususnya di wilayah daerah tangkapan air pembangkit PLTA.

Ketersediaan air menjadi faktor penting untuk memulihkan produksi listrik dari pembangkit hidroelektrik.

"Kalau air sudah ada, insyaallah ini akan segera berlalu. Karena pembangkit terbesar kami adalah PLTA, sehingga memang masih sangat bergantung pada ketersediaan air," tuturnya.

Wali Kota Makassar Minta Genset Ditempatkan di Makassar

Merespons keluhan masyarakat, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta PLN mempercepat penanganan gangguan pasokan listrik.

Ia juga mendorong agar tambahan genset yang disiapkan PLN dapat ditempatkan di sejumlah wilayah Kota Makassar.

Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, pemadaman listrik tidak hanya mengganggu aktivitas rumah tangga, tetapi juga berdampak terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi masyarakat.

"Pertemuan ini semoga menghasilkan solusi konkret. Apalagi, banyak sekali aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir di Makassar. Tadi sudah dijelaskan penyebabnya, sembari kita bersama-sama mencari solusi," ujar Appi.

Menurutnya, kepastian pemulihan pasokan listrik sangat dibutuhkan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang aktivitasnya bergantung pada ketersediaan listrik.

Ia meminta PLN memperkuat koordinasi dengan pemerintah kota, termasuk memberikan informasi yang transparan mengenai jadwal dan wilayah yang terdampak pemadaman.

"Ini kondisi yang tentu tidak mengenakkan bagi semua pihak. Tetapi kita Pemerintah Kota juga harus memastikan pola koordinasi dengan PLN berjalan baik, sehingga penyediaan listrik bisa mencukupi dan terdistribusi dengan baik, terutama bagi kalangan usaha mikro," tegasnya.

PLN Bantah Ada Kenaikan Tarif Listrik

Di tengah keluhan pemadaman, PLN juga menanggapi laporan pelanggan yang mengaku mengalami kenaikan tagihan listrik meskipun pasokan listrik kerap terputus.

Didik menegaskan tidak ada kenaikan tarif listrik yang diberlakukan PLN. Ia meminta pelanggan memeriksa catatan pemakaian pada meteran masing-masing apabila menemukan tagihan yang dinilai tidak sesuai.

Menurutnya, suhu udara yang panas juga dapat memengaruhi konsumsi listrik rumah tangga, terutama penggunaan pendingin ruangan atau AC yang membutuhkan energi lebih besar.

"Secara tarif PLN tidak menaikkan, tidak ada kenaikan tarif. Kalau ada tagihan yang dirasakan tidak sesuai, silakan dicek pemakaian di masing-masing meteran. Kalau memang tidak sesuai, silakan melapor kepada kami," jelasnya.

PLN Buka Peluang Kompensasi Pelanggan

Terkait kerugian pelanggan akibat pemadaman, termasuk pelaku usaha laundry dan UMKM lainnya, PLN menyatakan mekanisme kompensasi tetap mengacu pada ketentuan dan regulasi yang berlaku.

Hal tersebut juga berlaku bagi pelanggan yang mengalami kerusakan peralatan elektronik akibat gangguan kelistrikan.

Didik mengatakan PLN UID Sulselrabar akan berkonsultasi dengan PLN pusat dan kementerian terkait untuk memastikan mekanisme pemberian kompensasi, termasuk dasar perhitungan dan kriteria pelanggan yang berhak menerimanya.

"Kompensasi PLN mengikuti peraturan yang ada. Kami akan konsultasi ke PLN pusat dan kementerian terkait, apakah berdasarkan perhitungan yang ada pelanggan mendapatkan kompensasi atau tidak," tutupnya.

Load More