Muhammad Yunus
Kamis, 12 November 2026 | 08:29 WIB
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Muhammad Syarifuddin (kiri) didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Ferizal (kiri) merespons pertanyaan wartawan seusai pertemuan bersama organisasi Forwaka Sulsel di kantornya, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/11/2026) [SuaraSulsel.id/ANTARA]
Baca 10 detik
  • Kejati Sulsel menyatakan berkas perkara korupsi pengadaan bibit nanas dengan tersangka Bahtiar Baharuddin telah lengkap minggu ini.
  • Proyek senilai Rp60 miliar pada tahun anggaran 2023-2024 tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara mencapai Rp52,4 miliar.
  • Penyidik bersiap melimpahkan berkas perkara korupsi itu ke Pengadilan Negeri Tipikor Makassar dalam waktu dekat.

SuaraSulsel.id - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menyatakan berkas perkara mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas telah lengkap.

Penyidik kini bersiap melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar.

Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, mengatakan proses perampungan berkas perkara telah dilakukan oleh tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus).

"Segera kami limpah. Sudah (proses perampungan) mungkin dalam minggu ini P21 (berkas lengkap)," ujar Syarifuddin kepada wartawan di Kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, seluruh kelengkapan berkas perkara telah dipenuhi penyidik sesuai ketentuan hukum.

Menurutnya, putusan praperadilan yang menolak permohonan tersangka juga menjadi bagian dari perkembangan proses hukum perkara tersebut.

Sebelumnya, Bahtiar mengajukan praperadilan untuk menggugat penetapan status tersangka dan penahanannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas.

Dalam proses tersebut, majelis hakim sempat mengabulkan sebagian permohonan praperadilan sehingga Bahtiar dibebaskan dari tahanan.

Namun, penyidik Kejati Sulsel kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka setelah melakukan proses penyidikan ulang dengan menerbitkan surat perintah penyidikan baru serta melengkapi bukti dan alat bukti.

Baca Juga: Kejati Sulsel Siapkan Rencana Penahanan Kembali Bahtiar Baharuddin

Syarifuddin mengatakan, salah satu perbedaan mendasar dalam proses penyidikan terbaru adalah telah tersedianya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Berdasarkan hasil praperadilan yang lama, kami yakin sepenuhnya akan ditolak. Dulu, kalau kita objektif, ditolak karena LHP-nya (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK belum ada. Itu inti sebenarnya. Tapi ini, apalagi (sekarang) sudah ada LHP BPKP," jelasnya.

Mantan Aspidsus Kejati Sulsel itu menegaskan, penyidik telah melengkapi seluruh persyaratan untuk kembali menetapkan Bahtiar sebagai tersangka, termasuk pemenuhan alat bukti dan hasil perhitungan kerugian negara.

Ia juga mengapresiasi putusan hakim dalam sidang praperadilan yang dinilai sejalan dengan argumentasi hukum penyidik Pidsus Kejati Sulsel.

Menurutnya, pemeriksaan praperadilan berfokus pada aspek formal penetapan tersangka dan tidak masuk ke pokok perkara maupun menilai kualitas alat bukti yang nantinya diuji dalam persidangan.

"Itu sudah kami penuhi semua. Hasil perhitungan sudah ada, alat bukti lebih dari dua sudah ada semua. Jadi, pendapat ahli yang menyimpulkan bahwa ini sudah terpenuhi alat bukti yang kami ajukan untuk menetapkannya sebagai tersangka, sudah terpenuhi semua," katanya.

Load More