Ribuan Pekerja di Sulsel Kena PHK Sepanjang 2026, Sektor Ini Terbanyak

SuaraSulsel.id - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih membayangi dunia ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sepanjang 2026, sebanyak 1.157 pekerja tercatat mengalami PHK berdasarkan laporan yang diterima Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel dari pemerintah kabupaten/kota.

Kepala Disnakertrans Sulsel, Jayadi Nas mengungkapkan angka tersebut merupakan akumulasi laporan dari daerah. Namun, dari ribuan pekerja yang masuk dalam pendataan, hanya 357 orang yang secara langsung menyampaikan laporan terkait persoalan hak-hak ketenagakerjaan mereka kepada Disnakertrans Sulsel.

"Data yang masuk di kami dari kabupaten/kota itu adalah 1.157. Dari itu ada 357 orang kalau tidak salah melapor tentang seperti apa hak-hak mereka. Selebihnya itu tidak ada laporan," ujar Jayadi, Rabu, 11 Oktober 2026.

Jayadi menjelaskan angka tersebut tidak serta-merta menggambarkan seluruh pekerja menjadi korban PHK sepihak akibat perusahaan mengalami kesulitan usaha.

Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan hubungan kerja berakhir. Mulai dari pekerja yang masa kontraknya telah habis, memilih mencari pekerjaan baru, hingga mereka yang memang memutuskan meninggalkan tempat kerjanya.

Kondisi itu membuat Disnakertrans belum bisa memastikan secara menyeluruh berapa banyak pekerja yang benar-benar kehilangan pekerjaan akibat keputusan perusahaan, termasuk nasib mereka setelah tidak lagi bekerja.

"PHK itu dia dikeluarkan dari tempat kerjanya karena sepihak dari pihak pengusaha. Banyak PHK, misalnya sudah berakhir masa kerjanya, atau dia mau mencari tempat kerja yang baru," jelasnya.

Di tengah persoalan tersebut, Disnakertrans Sulsel berupaya membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan agar bisa kembali masuk ke pasar kerja.

Baca Juga: 40 Pekerja di Pabrik Nikel Sulawesi Tengah Kena PHK

Salah satu langkah yang ditempuh yakni berkoordinasi dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) untuk memberikan pelatihan peningkatan kompetensi.

Program tersebut menyasar pekerja yang membutuhkan keterampilan tambahan maupun kemampuan baru agar memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan.

Jayadi menyebut pelatihan dilakukan melalui skema reskilling dan upskilling. Reskilling ditujukan untuk membekali pekerja dengan keterampilan baru, sementara upskilling diarahkan untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki sebelumnya.

"Kami tindaklanjuti ke balai besar untuk mereka diberikan pelatihan. Jadi ada upaya maksimal kami bekerja sama dengan pihak balai besar untuk bagaimana supaya betul-betul kami bisa membangkitkan kembali yang merasa di-PHK untuk bisa reskilling dan upskilling," paparnya.

Data pekerja yang membutuhkan pelatihan tersebut telah disampaikan kepada BBPVP untuk ditindaklanjuti. Program pendampingan dan peningkatan kompetensi itu pun masih berjalan.

Dari laporan yang diterima Disnakertrans Sulsel, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang PHK terbanyak.