Sasar 3.060 Desa, TP PKK Sulsel Perkuat Pencegahan Stunting

SuaraSulsel.id - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan pelaksanaan Aksi Stop Stunting 2026 di 3.060 desa/kelurahan yang tersebar di 24 kabupaten/kota.

Program ini menjadi salah satu upaya mempercepat penurunan stunting di Sulawesi Selatan, yang prevalensinya masih mencapai 23,3 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Angka tersebut menempatkan Sulawesi Selatan pada urutan ke-16 secara nasional.

Ketua TP PKK Sulawesi Selatan, Naoemi Octarina, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peluncuran Aksi Stop Stunting 2026 di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (3/11/2026).

Naoemi menegaskan, keberhasilan program membutuhkan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor agar intervensi dapat menjangkau keluarga sasaran secara tepat.

Ia meminta seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan hingga desa/kelurahan, menjalankan peran masing-masing secara optimal.

Koordinasi juga perlu diperkuat untuk memastikan dukungan kebijakan, anggaran, logistik, serta pemantauan pelaksanaan program di lapangan.

“Saya berharap seluruh jajaran TP PKK, mulai dari kabupaten/kota hingga kecamatan, dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik. Koordinasi harus terus diperkuat agar pelaksanaan Aksi Stop Stunting berjalan optimal, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Naoemi.

Kader PKK dan Posyandu Dampingi Keluarga

Dalam pelaksanaan Aksi Stop Stunting 2026, kader PKK dan Posyandu menjadi ujung tombak pendampingan keluarga.

Baca Juga: Pemprov Sulsel Dukung Penguatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah

Upaya ini dilakukan melalui kunjungan rumah secara rutin, edukasi dan konseling gizi, serta komunikasi antarpribadi untuk mendorong perubahan perilaku dalam pola asuh dan penerapan kesehatan lingkungan.

Naoemi menekankan pentingnya peningkatan kapasitas kader sebelum turun ke lapangan.

Pembekalan teknis diperlukan agar kader mampu menggunakan aplikasi, mengisi formulir pendataan, serta melakukan pengukuran dan pemantauan pertumbuhan anak secara akurat.

Kendala teknis, seperti keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah, juga perlu diantisipasi.

Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan formulir manual untuk kemudian dimasukkan ke dalam sistem oleh petugas penanggung jawab yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

Pemerintah kabupaten/kota diharapkan turut memfasilitasi akses internet dan kebutuhan operasional kader agar pendampingan serta pelaporan program berjalan lancar.