- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum melunasi ganti rugi lahan proyek Stadion Sudiang senilai Rp18 miliar.
- Protes warga atas sengketa lahan tersebut sempat menghentikan pekerjaan konstruksi tribun selatan oleh kontraktor di Makassar.
- DPRD Sulawesi Selatan mendesak pemerintah segera menyelesaikan masalah tanah agar pembangunan stadion berjalan lancar.
Bagian tribun selatan menjadi salah satu area yang terdampak karena terdapat pihak yang mengklaim kepemilikan atas lahan yang digunakan untuk pembangunan.
Protes dari pihak yang mengklaim lahan tersebut sempat membuat kontraktor menghentikan pekerjaan di area tribun selatan. Kondisi itu terjadi beberapa kali ketika proses pembangunan berlangsung.
Persoalan lahan menjadi semakin sensitif karena pembangunan Stadion Sudiang merupakan proyek strategis yang diproyeksikan menjadi salah satu stadion utama di Sulawesi Selatan, termasuk sebagai calon markas baru PSM Makassar.
Di tengah persoalan tersebut, pembangunan stadion secara keseluruhan tetap berjalan. Hingga saat ini, progres konstruksi Stadion Sudiang telah mencapai 15 persen.
Namun, keberadaan lahan yang belum tuntas secara administrasi dan pembayaran dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran pekerjaan apabila tidak segera diselesaikan.
Anggota Komisi D DPRD Sulsel, Sultan Tajang meminta Pemprov Sulsel tidak membiarkan persoalan lahan berlarut-larut.
Menurutnya pemerintah harus segera memastikan penyelesaian masalah tersebut agar tidak menghambat target pembangunan stadion.
"Kami akan koordinasikan dengan dinas yang bersangkutan terutama terkait masalah lahan tersebut. Kita kejar progresnya bagaimana stadion ini bisa selesai," kata Sultan.
Menurutnya, pembangunan Stadion Sudiang bukan hanya berkaitan dengan pembangunan bangunan utama. Pemerintah juga telah merencanakan sejumlah fasilitas pendukung di kawasan tersebut.
Baca Juga: Naik Hercules TNI AU, 30 Ton Bantuan Pemprov Sulsel Meluncur ke Titik Gempa NTT
Karena itu, DPRD Sulsel berkomitmen mengawal pembangunan sejak persoalan lahan hingga pengembangan fasilitas penunjang.
"DPRD Sulsel pasti ikut mengawal, karena di situ ada beberapa perencanaan pembangunan pemprov. Tapi kita dahulukan mengetahui sejauh mana upaya pemprov menyelesaikan masalah lahan yang diakui masyarakat," jelasnya.
Sebelumnya, persoalan lahan di area tribun selatan sempat membuat kontraktor harus meninggalkan sementara lokasi tersebut.
Pihak yang mengklaim lahan disebut beberapa kali melakukan protes dan bahkan memberikan ancaman agar pekerjaan dihentikan.
Kondisi itu membuat pengerjaan di area tribun selatan tidak dapat dilakukan secara optimal. Kontraktor harus menyesuaikan pekerjaan dengan situasi di lapangan sembari menunggu penyelesaian persoalan lahan.
Pembangunan Stadion Sudiang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dibiayai melalui skema tahun jamak (multiyears) selama periode 2025 hingga 2027.
Berita Terkait
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Febrie Adriansyah Minta Emas 74 Kg dan Uang Ratusan Miliar Segera Dikembalikan
- Sunscreen Apa yang Bisa Memudarkan Flek Hitam di Wajah? Ini 9 Rekomendasi Terbaiknya
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 4 Perbedaan Rice Cooker Keramik vs Stainless Steel untuk Memasak Nasi, Mana yang Lebih Sehat?
Pilihan
-
Geger Sekaten Solo: Keributan Pecah, Adu Dorong hingga Ada yang Dipukul di Bangsal Pagongan
-
Terputus Komunikasi Pasca Gempa, Mahasiswa NTT di Jogja Bergantung Bantuan Warga untuk Bertahan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
Terkini
-
Ganti Rugi Lahan Stadion Sudiang Rp18 Miliar Belum Dianggarkan
-
Mau Tambah Daya Listrik Rumah? PLN Beri Diskon 50% Spesial Kemerdekaan, Cuma Sampai Tanggal Ini
-
Kebijakan Baru Pemkot Makassar Bikin Pusing Pemulung dan Pengangkut Sampah
-
Naik Hercules TNI AU, 30 Ton Bantuan Pemprov Sulsel Meluncur ke Titik Gempa NTT
-
Kado Kemerdekaan, Gubernur Sultra Turunkan Pajak Kendaraan Lama hingga 23 Persen