- Gubernur Sulawesi Tenggara menerbitkan kebijakan penurunan beban Pajak Kendaraan Bermotor hingga maksimal dua puluh tiga persen.
- Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026 tersebut mulai berlaku serentak pada tanggal 17 Agustus 2026.
- Kebijakan ini bertujuan memberikan keadilan bagi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan di Sulawesi Tenggara.
SuaraSulsel.id - Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menerbitkan kebijakan penurunan beban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan lama hingga maksimal 23 persen.
Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 RI.
Dari data yang dihimpun, kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2026 tentang Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Alat Berat, dan Nilai Jual Ubah Bentuk untuk kendaraan tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya.
Melalui aturan tersebut, nilai jual kendaraan yang diproduksi sebelum 2025 mengalami penyusutan sebesar 5 persen setiap tahun hingga maksimal lima tahun sesuai usia ekonomis kendaraan. Penyesuaian dilakukan menggunakan metode saldo menurun.
“Pergub Nomor 6 Tahun 2026 mulai berlaku 17 Agustus 2026, bertepatan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dan diterapkan pada seluruh layanan Samsat kabupaten/kota se-Sultra,” kata Andi Sumangerukka, Rabu (19/8/2026).
Dengan kebijakan itu, penurunan nilai jual kendaraan dilakukan secara bertahap, yakni 5 persen pada tahun pertama, 10 persen pada tahun kedua, 14 persen pada tahun ketiga, 19 persen pada tahun keempat, serta maksimal 23 persen pada tahun kelima dan seterusnya.
Kebijakan tersebut mencakup Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), Nilai Jual Alat Berat (NJAB), serta Nilai Jual Ubah Bentuk.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara berharap penyesuaian nilai jual tersebut dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya pemilik kendaraan yang telah berusia lama. Selain meringankan beban pajak, kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Kepatuhan Anda membangun Sultra. Mari manfaatkan kemudahan ini dan tetap patuh membayar pajak, karena setiap rupiah pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan di seluruh penjuru Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Baca Juga: Pemprov Sultra Bakal Lelang Kendaraan Dinas, Ini Jadwal dan Cara Ikut
Pergub Nomor 6 Tahun 2026 berlaku efektif secara serentak di seluruh layanan Samsat kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara. Masyarakat diimbau memanfaatkan kebijakan tersebut serta membayar pajak kendaraan tepat waktu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
Terkini
-
Kabar Baik! 800 Guru PPPK Paruh Waktu Sulsel Akan Beralih Status
-
Pemprov Sulsel Akan Lawan Dokumen Penjajah Belanda di Pengadilan
-
5 Hotel di Sekitar Stasiun Bandung yang Tawarkan Early Check In Supaya Turun Kereta Langsung Rebahan
-
5 Destinasi Wisata Sekitar Medan yang Wajib Masuk Daftar Liburan Anda Bersama Anak
-
Jokowi Ditangkap Polisi saat Tumpangi Mobil di Maros