- Komisi III DPRD Maluku mempercepat penyusunan Raperda Konten Lokal untuk menjamin keterlibatan masyarakat dalam proyek migas Blok Masela.
- Regulasi ini mewajibkan pemanfaatan tenaga kerja, UMKM, serta penyedia barang dan jasa lokal agar memiliki kekuatan hukum mengikat.
- DPRD Maluku menetapkan aturan tersebut di Ambon pada 9 Juli 2026 demi memastikan pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat daerah.
SuaraSulsel.id - Komisi III DPRD Maluku mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Konten Lokal.
Sebagai landasan hukum untuk memastikan masyarakat Maluku mendapat porsi nyata dalam pengembangan proyek migas Blok Masela.
Lantas, apa yang dimaksud dengan konten lokal di Blok Masela?
Konten lokal merupakan kebijakan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya daerah dalam pelaksanaan proyek.
Cakupannya tidak hanya tenaga kerja lokal, tetapi juga pelaku usaha, penyedia barang dan jasa, serta berbagai potensi ekonomi yang berasal dari Maluku.
Melalui Raperda tersebut, keterlibatan masyarakat tidak lagi hanya menjadi komitmen perusahaan atau pemerintah, melainkan memiliki dasar hukum yang mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam proyek Blok Masela.
Anggota Komisi III DPRD Maluku, Rovik Afifudin, mengatakan regulasi ini disusun agar masyarakat Maluku benar-benar menjadi bagian dari pembangunan proyek strategis nasional tersebut.
"Regulasi ini disiapkan sehingga keterlibatan masyarakat lokal tidak hanya sebatas komitmen saja namun memiliki kekuatan hukum yang mengikat seluruh pihak yang terlibat dalam proyek migas," ujarnya di Ambon, Kamis 9 Juli 2026.
Menurut Rovik, aturan itu akan mengatur keterlibatan masyarakat dalam berbagai sektor, mulai dari penyerapan tenaga kerja, peluang bagi UMKM dan kontraktor lokal, hingga penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan selama pengembangan Blok Masela.
Baca Juga: Gakkum ESDM Ingin Gunung Botak Beri Manfaat Nyata bagi Warga Maluku
Raperda juga akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pelaksana proyek, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi lokal.
"Bila sudah ditetapkan sebagai perda tentunya mengikat semua pihak, bukan hanya untuk sektor migas, tetapi seluruh konten lokal yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Masela," katanya.
DPRD Maluku berharap regulasi tersebut mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan manfaat ekonomi dari proyek Blok Masela lebih banyak dinikmati masyarakat Maluku.
Dengan adanya aturan ini, peluang kerja, pertumbuhan usaha lokal, serta perputaran ekonomi daerah diharapkan meningkat seiring dimulainya pengembangan salah satu proyek gas terbesar di Indonesia tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- Apa Bedanya Adidas Originals vs Adidas Performance? Kenali dari Logo dan Kegunaannya
- 4 Sepatu Jalan dengan Teknologi Penyangga Kaki Terbaik untuk Berjalan jauh
- 11 HP Murah untuk Ojol, Baterai Awet dan Layar Terang agar Tetap Nyaman di Jalan
- Persija dan PSM Masuk Daftar 24 Klub Penunggak Gaji Pemain Versi Data Terbaru APPI
- 7 Sepatu Slip On Lokal yang Empuk dan Anti Pegal untuk Kerja Komuter, Mulai Rp100 Ribuan
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Helikopter BNPB Jatuh Saat Ambil Air di Sungai Barito
-
PLN Genjot Pembangunan Pembangkit Listrik Mesin Gas di Baubau
-
Kerusuhan Tatura-Nunu Tewaskan Warga, Wali Kota Palu Minta Polisi Usut Dalang
-
Pangdam Hasanuddin Gandeng Ormas dan Ojol Berantas Mafia TNI
-
Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional