Sulteng Belum Mandiri Fiskal, 80 Persen Bergantung Pusat

SuaraSulsel.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sulawesi Tengah (Sulteng) mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp5,56 triliun atau 26,17 persen dari target.

"Sampai dengan 31 Mei 2026 pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah terealisasi sebesar Rp5,56 triliun atau 26,17 persen dari target dengan kontraksi sebesar 12,46 persen secara year on year (yoy)," kata Kepala Kanwil DJPb Sulteng Teddy Suhartadi Permadi di Palu, Sulteng, Minggu (5/7).

Ia menjelaskan pendapatan daerah masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai Rp4,48 triliun atau 80,53 persen dari total pendapatan daerah.

Sementara itu, pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp1,06 triliun atau 19,06 persen dari total pendapatan daerah, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah tercatat sebesar Rp22,59 miliar atau 0,41 persen dari total pendapatan.

Menurut dia, rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang berada di angka 19,06 persen menunjukkan tingkat kemandirian fiskal Provinsi Sulawesi Tengah masih relatif rendah dan masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Dari sisi belanja, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan belanja daerah sebesar Rp5,59 triliun atau 24,83 persen dari pagu dengan pertumbuhan 2,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Kanwil DJPb mencatat realisasi pendapatan APBN Regional Sulawesi Tengah hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp3,51 triliun atau 39,18 persen dari target.

"Pendapatan APBN telah terealisasi sebesar Rp3,51 triliun atau 39,18 persen dari target dan mengalami pertumbuhan sebesar 12,8 persen secara year on year," ujarnya.

Ia mengatakan pendapatan APBN didominasi penerimaan perpajakan, terutama pajak dalam negeri dengan realisasi sebesar Rp1,59 triliun atau 27,28 persen dari target, meski mengalami kontraksi sebesar 18,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Baca Juga: Izin Terbit Tapi Fisik Nihil, Kejati Sulteng Bidik Dugaan Korupsi PT CMS di Morowali Utara

Sementara itu, realisasi belanja APBN hingga 31 Mei 2026 mencapai Rp8,85 triliun atau 41,94 persen dari pagu dengan pertumbuhan sebesar 6,49 persen secara tahunan.

Teddy mengatakan kinerja fiskal Sulawesi Tengah hingga Mei 2026 menunjukkan peran strategis sinergi antara APBN dan APBD dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Namun demikian, kondisi APBN dan APBD di Sulawesi Tengah saat ini mengalami defisit sebesar Rp5,34 triliun akibat tingginya belanja dibandingkan pendapatan.

Selain itu, dominasi belanja pegawai yang masih tinggi serta rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah menunjukkan perlunya peningkatan PAD dan efisiensi belanja daerah.

"Perlu peningkatan pendapatan asli daerah serta efisiensi dalam belanja agar dapat menciptakan struktur fiskal yang lebih sehat dan berkelanjutan serta lebih banyak manfaat APBD untuk belanja yang menyentuh masyarakat," katanya.