10 Koperasi Merah Putih di Kolaka Ingin Putus Rantai Tengkulak

SuaraSulsel.id - Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), merampungkan pembangunan 10 unit gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus memutus rantai tengkulak yang merugikan petani dan nelayan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kolaka Agus Salim Pamus di Kolaka, mengatakan kehadiran program KDKMP tersebut dipercaya mampu mendekatkan akses ekonomi bagi masyarakat dari wilayah pedesaan hingga pesisir.

"Koperasi Merah Putih ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan ekonomi kerakyatan. Kami ingin akses ekonomi masyarakat menjadi lebih dekat dan terjangkau," kata Agus, Sabtu (27/6).

Ia menjelaskan secara keseluruhan realisasi pembangunan program KDKMP di daerah itu telah mencapai 48 unit dari target awal sebanyak 135 unit.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 unit telah rampung 100 persen, sedangkan 38 unit lainnya memiliki progres fisik rata-rata 75 persen.

"Kami pastikan 38 unit ini akan diselesaikan di bulan Agustus mendatang," ujarnya.

Sebanyak 10 KDKMP yang telah rampung tersebut tersebar di lima desa dan lima kelurahan, yakni Desa Puubunga, Desa Popalia, Desa Toari, Desa Muara Lapao-pao, dan Desa Pewuta.

Kemudian untuk kelurahan terdapat di Kelurahan Pesouha, Kelurahan Puundoho, Kelurahan Induha, Kelurahan Dawi-Dawi, dan Kelurahan Anaiwoi.

Agus memproyeksikan program KDKMP ini menjadi pusat ekonomi kerakyatan multifungsi. Fasilitas yang disediakan meliputi gerai kebutuhan pokok, gerai simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, penyediaan gas elpiji, hingga fasilitas gudang komoditas hasil pertanian, peternakan, dan perikanan.

Baca Juga: Kolaka Wajibkan ASN Bersepeda Tiap Hari Kamis

Untuk mengoptimalkan peran tersebut, Dinas Koperasi dan UMKM dijadwalkan turun ke lapangan guna memetakan potensi komoditas di masing-masing desa dan kelurahan.

"Insya Allah, hari Senin depan, kami dan teman-teman mau turun melakukan pemetaan potensi desa/kelurahan. Misalnya di Kelurahan Puundoho, potensi pertaniannya apa, kalau sawah berapa hektare," tuturnya.

Terkait operasional, Agus menyebutkan bahwa pengurus di daerah masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat agar koperasi dapat beroperasi secara profesional, mengingat seluruh regulasi bersumber dari pusat.

Meskipun demikian, ia mengakui adanya tantangan utama dalam merealisasikan sisa target dari total rencana 135 unit KDKMP, khususnya terkait keterbatasan lahan yang strategis di tingkat desa maupun kelurahan.

"Banyak desa atau kelurahan yang memiliki aset lahan, namun ukurannya tidak mencukupi standar. Selain itu, letak aset tanah yang kurang strategis seperti di kawasan pegunungan juga tidak memungkinkan untuk didirikan pusat pelayanan modern," jelas Agus.