- Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah Makassar terhenti sejak akhir Mei hingga Juni 2026 mendatang.
- Penghentian distribusi makanan disebabkan oleh suspend operasional 25 dapur SPPG akibat kendala Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- Badan Gizi Nasional menunda operasional dapur tersebut demi memastikan standar kebersihan serta keamanan pangan bagi siswa.
Pihak sekolah sendiri mengaku menerima pemberitahuan penghentian sementara melalui pesan elektronik dari pihak SPPG pada 2 Juni 2026.
Dalam pemberitahuan itu hanya disebutkan bahwa distribusi dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan.
Tak hanya sekolah dasar, penghentian program juga dilaporkan terjadi di tingkat sekolah menengah pertama.
Salah seorang orang tua siswa SMP Negeri 21 Makassar di kawasan Minasa Upa, Ifan mengatakan informasi penghentian layanan diterima melalui grup WhatsApp orang tua murid.
"Informasi yang kami terima diteruskan guru ke grup orang tua. Disebutkan ada kendala teknis operasional sehingga distribusi makanan dihentikan sementara," ujarnya.
Menurut Ifan, sejak 8 Juni 2026, anak-anak sudah tidak lagi menerima paket makanan bergizi seperti biasanya.
"Sejak Senin lalu anak-anak sudah tidak menerima MBG," katanya.
Di tengah banyaknya pertanyaan dari sekolah dan orang tua siswa, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar, Handayani akhirnya mengungkap penyebab penghentian tersebut.
Ia mengatakan sedikitnya 25 dapur SPPG di Makassar untuk sementara waktu disuspend atau dihentikan operasionalnya.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Beri Bantuan Keluarga Ibu Helmi yang Viral Saat Penertiban di CPI
Penyebabnya berkaitan dengan persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"25 SPPG suspend IPAL," kata Handayani singkat.
Meski demikian, ia belum merinci dapur-dapur mana saja yang terdampak maupun berapa lama penghentian operasional akan berlangsung.
Temuan mengenai persoalan sanitasi dan infrastruktur dapur sebenarnya pernah disinggung Badan Gizi Nasional (BGN).
BGN mencatat dari total 824 SPPG yang beroperasi di Sulawesi Selatan, baru sekitar 585 unit atau 71 persen yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan dan evaluasi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- 3 Sepatu Puma Tanpa Tali yang Nyaman Buat Jalan, Bergaya hingga Lari
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- 5 HP OPPO Terbaru di Indonesia, dari Midrange Tangguh hingga Flagship Superior
- Buntut Panjang RI Pangkas Ekspor Gas, Bahlil Kini Ketakutan Impor Pertalite Distop Singapura
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
2 Kasus Kekerasan Seksual Difabel di Sulsel, Polisi Didesak Bertindak
-
Disabilitas di Bawah Umur Hamil 7 Bulan di Maros, Pelaku 7 Kakek-kakek Belum Ditangkap
-
Polisi Hutan Tewas Tertimpa Pohon Saat Padamkan Karhutla Toraja Utara
-
Mobil Listrik Harga Rp100 Jutaan Ada di GIIAS Makassar
-
Gubernur Sulsel: Sekolah Rakyat Buka Jalan Menuju Generasi Emas 2045