- Program Makan Bergizi Gratis di sejumlah sekolah Makassar terhenti sejak akhir Mei hingga Juni 2026 mendatang.
- Penghentian distribusi makanan disebabkan oleh suspend operasional 25 dapur SPPG akibat kendala Instalasi Pengolahan Air Limbah.
- Badan Gizi Nasional menunda operasional dapur tersebut demi memastikan standar kebersihan serta keamanan pangan bagi siswa.
Pihak sekolah sendiri mengaku menerima pemberitahuan penghentian sementara melalui pesan elektronik dari pihak SPPG pada 2 Juni 2026.
Dalam pemberitahuan itu hanya disebutkan bahwa distribusi dihentikan sementara hingga waktu yang belum ditentukan.
Tak hanya sekolah dasar, penghentian program juga dilaporkan terjadi di tingkat sekolah menengah pertama.
Salah seorang orang tua siswa SMP Negeri 21 Makassar di kawasan Minasa Upa, Ifan mengatakan informasi penghentian layanan diterima melalui grup WhatsApp orang tua murid.
"Informasi yang kami terima diteruskan guru ke grup orang tua. Disebutkan ada kendala teknis operasional sehingga distribusi makanan dihentikan sementara," ujarnya.
Menurut Ifan, sejak 8 Juni 2026, anak-anak sudah tidak lagi menerima paket makanan bergizi seperti biasanya.
"Sejak Senin lalu anak-anak sudah tidak menerima MBG," katanya.
Di tengah banyaknya pertanyaan dari sekolah dan orang tua siswa, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Makassar, Handayani akhirnya mengungkap penyebab penghentian tersebut.
Ia mengatakan sedikitnya 25 dapur SPPG di Makassar untuk sementara waktu disuspend atau dihentikan operasionalnya.
Baca Juga: Gubernur Sulsel Beri Bantuan Keluarga Ibu Helmi yang Viral Saat Penertiban di CPI
Penyebabnya berkaitan dengan persoalan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
"25 SPPG suspend IPAL," kata Handayani singkat.
Meski demikian, ia belum merinci dapur-dapur mana saja yang terdampak maupun berapa lama penghentian operasional akan berlangsung.
Temuan mengenai persoalan sanitasi dan infrastruktur dapur sebenarnya pernah disinggung Badan Gizi Nasional (BGN).
BGN mencatat dari total 824 SPPG yang beroperasi di Sulawesi Selatan, baru sekitar 585 unit atau 71 persen yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Sementara sisanya masih dalam proses pemenuhan persyaratan dan evaluasi.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Holding UMi Jadi Strategi BRI Perluas Akses Keuangan dan Pemberdayaan
-
Begini Aturan Ganjil-Genap Pengisian BBM Subsidi di Sulawesi Selatan
-
Harga Diri Dipertaruhkan! Wali Kota Bakar Semangat PSM Jelang Lawan Arema FC
-
SPBU Baru Akan Dibangun di Kawasan CPI Hari Ini
-
Bawa Bubur Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bangun Usaha Bersama Dukungan BRI